Sekayu - Senin, (01/11/2021) telah diadakan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kab. Muba tentang Penyelesaian Permasalahan mahalnya tarif biaya penggunaan KWH melalui meteran PT. Miota yang dilaksanakan diruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kab. Muba.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II Muhamad Yamin, dan dihadiri oleh Anggota Komisi II DPRD, Alpian Fraksi PPI, Edi Pramono Fraksi PKB, Asisten I Setda Muba, Asisten II Setda Muba, BPKAD Muba, Bappeda Muba, Bag. Perekonomian Setda Muba, Pembina BUMD, PT. PLN, PT. Petro Muba, PT. MEP, PT. Miota, Dewan komisaris PT. Petro Muba, Perwakilan masyarakat kecamatan (Jirak Jaya, Plakat Tinggi, Tungkal Jaya, Bayung Lencir, Keluang), dan LSM Gabungan Trisula Pengungkap Kabar.

Rapat dilaksanakan untuk mencari solusi penyelesaian atas permasalahan masyarakat terkait mahalnya tarif biaya penggunaan KWH melalui meteran PT. Miota.

Komisi II DPRD Muba meminta kepada pemerintah daerah Kab. Muba bersama stakeholder melakukan kajian dan evaluasi tarif dasar listrik PT. MEP, sehingga tidak terjadi kesenjangan tarif yang signifikan antara PT. PLN dan PT. MEP Muba.

Kemudian Komisi II DPRD menegaskan agar PT. Muba Electric Power (MEP):

a. Memperbaiki manajerial dan operasional pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembenahan baik internal maupun eksternal.

b. Agar bekerjasama dengan PT. PLN dan PT. Miota dalam perbaikan dan peremajaan jaringan.

c. Serta transparansi dalam sistem pelayanan kepada pelanggan.

Selanjutnya Komisi II DPRD Muba berharap agar pemerintah daerah Kab. Muba agar melakukan kajian-kajian terkait tuntutan masyarakat agar pengelolaan listrik PT. MEP diserahkan kepada PT. PLN.(ADV)