SEKAYU, - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tengah mengkaji persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran 2021/2022 di masa pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba Musni Wijaya SSos MSi dalam rapat persiapan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Para Camat di lingkungan Kabupaten Muba, mengatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
Diantaranya, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet dan tempat cuci tangan, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, dan memiliki thermogun. Rencana sekolah tatap muka terbatas di Muba ini hanya untuk tingkat SD dan SMP.
"Untuk rencana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), paling lambat tanggal 8 Juli 2021 seluruh camat melaporkan ke Bupati Muba hasil inventarisasi kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan Covid-19 pada satuan pendidikan di masing-masing kecamatan dan merekomendasikan sekolah-sekolah yang layak untuk melakukan KBM tatap muka, dan proses persetujuan Bupati pada tanggal 13 Juli 2021," tutur Musni, di Ruang Rapat Serasan Sekate, Kamis (1/7/2021).
Dasar kebijakan tersebut yakni atas keputusan bersama (SKB) empat Menteri, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri, Nomor : 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor : 440-717 tahun 2021 tanggal 08 April 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dimasa Pandemi Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi menyimpulkan bahwa terkait KBM tatap muka ia menghimbau kepada camat untuk melakukan rapat koordinasi yang menghadirkan kepala desa, pimpinan puskesmas juga pihak sekolah untuk menyampaikan persiapan sekolah tatap muka.
"Kita uji coba SD dan SMP sementara PAUD ditunda terlebih dahulu. Syaratnya juga maksimal 80% guru harus sudah di vaksin," ujarnya.
Sementara itu, Camat Babat Toman Alpan Husin SKM MM menyatakan siap, dan pihaknya akan melakukan pendataan kelayakan SD dan SMP mana saja yang layak melakukan KBM tatap muka.
"Nanti kami akan segera reformasi mulai dari rapat tingkat sekolah, tingkat kecamatan baru nanti akan kami laporkan kepada Bupati tentang kesiapan untuk yang lain pada prinsipnya kami siap untuk melaksanakan ini," tandasnya.
GROBOGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali kelima dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)....
JawaPos.com – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) soal antisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja secara...
JEPARA – Dalam satu dekade, Jepara meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut. Kota Ukir termasuk dari dua...
SINGARAJA, BALI EXPRESS-Buleleng kembali mencatatkan torehan membanggakan dalam pengelolaan keuangan dengan mengantongi opini Wajar Tanpa...
RADARSEMARANG.ID, Demak – Pemkab Demak kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)....