Senin, 5 Desember 2022 - 02:42 WIB
KHARHUTBUNLAH-format-website-1920-x-685-px-1536x548

Kapolri Perintahkan Tak Ada Demo dan Opini Medsos Penolak UU Ciptaker

Senin, 19 Oktober 2020
173 views
0
cek caption
cek caption

JawaPos.com – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) soal antisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja secara nasional yang rencana bakal dilakukan pada 6-8 Oktober 2020. Demonstrasi tersebut terkait penolakan pengesahan Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 itu ditandatangani oleh Asops Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis. Dalam telegram itu tertulis, unjuk rasa di tengah pandemi akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral dan hukum di tatanan masyarakat.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan adanya surat telegram rahasia tersebut. Argo menyebut, dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi atau salus populi suprema lex esto.

“Ya benar telegram itu, sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri Jenderal Idham Azis, di tengah Pandemi Covid-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto,” kata Argo dalam keterangannya, Senin (5/10).

Argo menuturkan, surat telegram tersebut dikeluarkan demi menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di saat pandemi Covid-19. Apalagi pemerintah sedang berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum penyampaian aspirasi atau demonstrasi memang tidak dilarang. Namun ditengah situasi pandemi Covid-19 ini kegiatan yang menimbulkan keramaian massa sangat rawan terjadinya penyebaran virus korona, lantaran mengabaikan penerapan standar protokol kesehatan.

“Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demontrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya,” ujar Argo.

Selain antisipasi adanya demonstrasi, sambung Argo, surat telegram tersebut juga meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk melakukan patroli cyber di media sosial terkait dengan potensi merebaknya penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait dengan isu Ombibus Law.

“Soal melakukan cyber patroli ini pada medsos dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita berita Hoaks,” cetus Argo.

Dalam surat telegram tersebut, Kapolri juga meminta agar jajarannya melaksanakan kegiatan fungsi intelijen dan pendeteksian dini guna mencegah terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang berpotensi terjadinya konflik sosial serta aksi anarkis di wilayah masing-masing.

Seeta juga dapat melakukan pemetaan di perusahaan atau sentra produksi strategis dan memberikan jaminan keamanan dari adanya pihak-pihak yang mencoba melakukan provokasi atau mencoba memaksa buruh ikut mogok kerja serta unjuk rasa.

Mencegah, meredam dan mengalihkan aksi unjuk rasa kelompok buruh demi kepentingan pencegahan penyebaran virus corona. Melakukan kordinasi dengan seluruh elemen masyarakat terkait dengan hal ini.

Melakukan patroli cyber pada media sosial dan manejemen media terkait dengan pembangunan opini publik. Lakukan kontra narasi isu yang mendeskreditkan pemerintah.

“Seluruh jajaran di wilayah tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang menimbulkan keramaian massa. Antisipasi harus dilakukan di hulu dan lakukan pengamanan terbuka serta tertutup,” ucap Argo.

Selain itu, Kapolri juga memerintahkan untuk melakukan pencegahan adanya aksi unjuk rasa yang menyasar penutupan jalan tol. Sehingga dapat menerapkan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP dan kekarantinaan kesehatan.

Menyiapkan rencana pengamanan dengan tetap mempedomani Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkis.

“Seluruh jajaran Polri di wilayah masing-masing diminta untuk terus melaporkan kesiapan dan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Kapolri dan Asops,” tandasnya.

 

Sumber : https://www.jawapos.com/

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

MAC Sungai Lilin Tuan Rumah Peringatan Hari Ibu 2022 dan Garda Depan Gelorakan Muba Timur, LMP Siapkan Barisan Bersatu, Berdaulat di 2024

Wed, 23 Nov 2022 02:21:58am

  Kitamerah putih.com Senin, 22 November 2022 Sekayu Muba - Sumsel, Laskar Merah Putih Markas Cabang Kabupaten Musi Banyuasin menggelar rapat...

Pj Sekda Musni Wijaya Terima Audiensi Ketua KPU Muba

Wed, 23 Nov 2022 12:39:25am

  SEKAYU, MUBA- Pj Bupati Muba H Apriyadi diwakili Pj Sekda Muba H Musni Wijaya S.Sos.MSi., menyatakan Pemkab Muba siap mensuport dan...

Dinkominfo Muba Gelar Sosialisasi dan Audit Keamanan Informasi

Tue, 22 Nov 2022 12:50:59am

SEKAYU - Untuk meningkatkan pemahaman kepada Perangkat Daerah tentang pentingnya keamanan informasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik,...

Pembalap PPLP-D Muba Catat Waktu Tercepat Ajang Skyland Prix Open 2022

Sun, 20 Nov 2022 01:50:20pm

  SEKAYU, - Rony Aja, Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP-D) Kabupaten Musi Banyuasin tampil luar biasa pada ajang Skyland...

Skyland Prix Open 2022, Berlangsung Dengan Meriah

Sun, 20 Nov 2022 08:27:21am

  SEKAYU- Event Skyland Prix Open 2022. Berlangsung dengan meriah serta hadirkan kegembiraan untuk para UMKM (Usaha Mikro Kecil...

Baca Juga