kitamerahputih.com Sekayu - Senin (19/04/2021), Telah diselenggarakan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muba dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muba TA 2020 di ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muba.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sugondo didampingi Wakil Ketua II DPRD Irwin Zulyani, SH dihadiri Anggota Banmus DPRD dan Tim TAPD kabupaten Muba.
Rapat membahas Rancangan Jadwal Kegiatan Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muba TA 2020 dan 5 Raperda Muba TA 2021.
Banmus DPRD dan Tim TAPD Muba menyepakati Penjadwalan Pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muba TA 2020 dan 5 Raperda Muba Tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2021 sampai dengan 25 Mei 2021.
Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD Kab. Muba, pembahasan terhadap RPPA Muba TA 2020 akan dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Pembahasan 5 Raperda Muba Tahun 2021 akan dilakukan dengan pembentukan 2 Panitia Khusus.
Pembahasan RPPA TA. 2020 diharapkan menghasilkan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel dan mampu mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku.
Pembahasan terhadap 5 (lima) Raperda Tahun 2021 diharapkan akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan efektif dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5 (lima) raperda yang akan dibahas yaitu:
1. Raperda tentang Muba Hijau;
2. Raperda tentang Perubahan Retribusi Pelayanan Persampahan;
3. Raperda tentang Perubahan Pemilihan Kepala Desa;
4. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; dan
5. Raperda tentang Penataan Pasar.(adv )
GROBOGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali kelima dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)....
JawaPos.com – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) soal antisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja secara...
JEPARA – Dalam satu dekade, Jepara meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut. Kota Ukir termasuk dari dua...
SINGARAJA, BALI EXPRESS-Buleleng kembali mencatatkan torehan membanggakan dalam pengelolaan keuangan dengan mengantongi opini Wajar Tanpa...
RADARSEMARANG.ID, Demak – Pemkab Demak kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)....