Jumat, 5 Juni 2026 - 12:23 WIB
banner ucapan Sekda revs

Camat dan Warga BayLen Ikrar Komitmen Bersama Sadar Pajak

Rabu, 23 Agustus 2023
84 views
0
IMG-20230917-WA0095-1536x1026


BAYUNG LENCIR - Dalam rangka percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Pemkab Muba melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kembali melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah, Kali ini bertempat di Balai Desa Mendis Kecamatan Bayung Lencir, Selasa (23/8/2023).

Kepala BPPRD Haryadi Karim SE MSi melaporkan, berdasarkan data dan informasi laporan keuangan daerah Kabupaten Muba tahun 2022, kontribusi  PAD Kabupaten Muba terhadap total APBD Kabupaten Muba baru mencapai 2,5 % atau 90 milyar dari total APBD 3,5 triliun, hal ini tentunya riskan  bagi kemandirian suatu daerah. Karena APBD Kabupaten Muba sepenuhnya di topang oleh dana perimbangan bagi hasil dari pemerintah pusat, yang terdiri dari dana bagi hasil migas, dan pajak sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pajak penghasilan pph,21,23, 24, dan ppn. 

"Oleh karena itu Pemkab Muba menghimbau masyarakat, perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muba, wajib pajak perseorang/badan untuk turut serta berpartisipasi aktif membantu Pemkab Muba dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah melalui 11 jenis pajak daerah yakni, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran/rumah makan, pajak reklame, pajak parkir, pajak walet, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam,"bebernya.

Terpisah, Pj Bupati Muba H Apriyadi Mahmud mengatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi warga Kabupaten Muba.

"Dalam rangka menuju kemandirian suatu daerah, dimana pajak yang kita bayar digunakan untuk membiayai program - program pemerintah, untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat seperti, fasilitas sekolah gratis dari PAUD sampai tingkat SMP, fasilitas berobat gratis, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas umum lainya, kemudahan berusaha bagi warga masyarakat, iklim investasi yang baik, serta keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Kabupaten Muba,"pungkasnya.

Sementara itu Camat Bayung Lencir Muhammad Imron SSos MSi, menandatangani Komitmen Bersama yang tertuang dalam tulisan yaitu, 'Saya selaku Camat Bayung Lencir serta seluruh lurah,Kepala Desa dan UPTD Dikbud dalam wilayah Kecamatan Bayung Lencir berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-BPHTB yang tercantum pada surat Edaran Bupati Muba No: B-973/2/setda/BPPRD/2023 serta sejumlah pajak daerah di wilayah Kecamatan Bayung Lencir dalam rangka meningkatkan PAD, Warga Bijak Sadar Pajak Pendapatan Daerah Menanjak",ujarnya.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

Menpora Beri Bantuan Alat Kesehatan Kepada Organisasi Mahasiswa

Mon, 19 Oct 2020 12:32:03am

Liputan6.com, Jakarta Kemenpora terus menunjukkan partisipasinya dalam meminimalisasi dampak pandemi COVID-19. Kali ini, Menpora Zainudin Amali...

Mengenal Lebih Jauh Organisasi Penggerak dan Reformasi Pendidikan

Mon, 19 Oct 2020 12:30:27am

Liputan6.com, Jakarta Merdeka Belajar episode keempat kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah organisasi penggerak. Sejak diluncurkan...

Budaya Organisasi Kunci Keberhasilan Perusahaan Bertahan dari Resesi Ekonomi

Mon, 19 Oct 2020 12:29:34am

Liputan6.com, Jakarta - Budaya perusahaan menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan bertahan di masa pandemi Covid-19. Perusahaan yang...

GM FKPPI Jatim Larang Anggotanya Pakai Atribut Organisasi saat Berpolitik

Mon, 19 Oct 2020 12:27:57am

Liputan6.com, Jakarta - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Jawa Timur melarang...

Bos OJK Larang Fintech Pinjaman Online Ambil Untung Terlalu Besar

Thu, 1 Aug 2019 03:26:05am

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioer Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso meminta perusahaan financial technology atau fintech tak...

Baca Juga