Menjaga Moral Anak Bangsa itu Penting, Pemerintah di Minta Cabut Perpres 10/202
kitamerahputih.com
Selasa 02/03/2021.
Suara Laskar Merah Putih, Selasa 2 Maret 2021
"Mestinya Pemerintah lebih Arif dan Bijak dalam menjaga Moral Anak Bangsa, Jangan Cuma hanya Pikirkan Ekonomi saja, bangsa kita ini jangan sampai seperti kehilangan arah sehingga harus menghalalkan segala cara demi mencapai sebuah tujuan."
Kami berharap tentunya agar pemerintah bijaksana terkait Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol, Ungkap Gus Noer Ketua Markas Cabang LMP Kota Probolinggo. Senin (1/3).
Saya berharap, pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya umat Islam yang keberatan dengan adanya Perpres tersebut.
"Pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam yang berkeberatan atas terbitnya Perpres Nomor 10/2021 tentang Produksi dan Distribusi Minuman Keras," lanjut Gus Noer.
Pemerintah diminta tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata hingga mengeluarkan Perpres soal minuman beralkohol itu. Sebab, faktor kesehatan, sosial, dan moralitas bangsa harus juga dipertimbangkan.
"Sebaiknya pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa, harus pula di kedepankan karena Miras ini lebih banyak mudhoratnya dari pada manfaatnya" tuturnya.
"Mengingat Pemerintah mempunyai tugas besar selain bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan, pemerintah juga berkewajiban menjaga dan membina moralitas anak bangsa, jangan lupa itu".tegas Gus Noer.
Liputan6.com, Jakarta Merdeka Belajar episode keempat kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah organisasi penggerak. Sejak diluncurkan...
Liputan6.com, Jakarta - Budaya perusahaan menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan bertahan di masa pandemi Covid-19. Perusahaan yang...
Liputan6.com, Jakarta - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Jawa Timur melarang...
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioer Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso meminta perusahaan financial technology atau fintech tak...