Senin, 15 Juni 2026 - 11:05 WIB
Bijak Bermedia Sosial

Pemerhati Pemerintah Daerah Habelino Sawaki, S.H., M.Si. (HAN), berpendapat dalam menyikapi dinamika pengangkatan PLH Gubernur Provinsi Papua

Sabtu, 26 Juni 2021
625 views
1
IMG-20210626-WA0023

 

Kitamerahputih.com Pemerhati Pemerintah Daerah Habelino Sawaki, S.H., M.Si. (HAN), berpendapat dalam menyikapi dinamika pengangkatan PLH Gubernur Provinsi Papua oleh Kemendagri tanggal 24 Juni 2021, di kediamannya Kotaraja (26/06/2021).

Habel menegaskan tuduhan kudeta Sekda Provinsi Papua terhadap Gubernur Papua sudah berlebihan dikarenakan Sekda Provinsi Papua melaksanakan perintah dari Kemendagri dan mengharapkan semua pihak dapat menjaga hubungan antara Sekda dan Gubernur Papua tetap Harmonis.

"Adalah berlebihan jika kita menuduh pak Sekda Provinsi Papua hendak melakukan kudeta terhadap Gubernur Prov. Papua, sebab beliau dalam posisi melaksanakan perintah dari kemendagri. Mungkin lebih tepat jika masyarakat mempertanyakan pengangkatan sekda sebagai PLH Gubernur Papua kepada pihak kementrian dalam negri. Jangan sampai kita membuat hubungan antara Pak Sekda dan Pak Gubernur menjadi kurang harmonis", ungkapnya.

Habel juga mengatakan apabila ada pihak yang peduli dengan kesehatan Gubernur Papua seharusnya sudah dari dulu dan dirinya menduga ada upaya membunuh karakter Sekda Papua serta upaya untuk membuat kerusuhan di Papua sehingga momentum tersebut digunakan untuk mencari Popularitas dan kekuasaan.

 

"Kami mensinyalir adanya upaya membunuh karakter pak Sekda Papua serta upaya membuat rusuh Papua dengan menunggangi dan mendramatisir persoalan. Kalau peduli dengan pak Gubernur mengapa tidak bantu dan perhatikan kesehatan pak Gubernur sejak dahulu. Jangan monentum ini dipakai untuk cari muka, cari popularitas demi kekuasaan" cetusnya Habel.

 

Habel berpesan terhadap pejabat pemerintah agar dapat memberikan pendidikan Politik yang baek khususnya untuk masyarakat Papua dan menyarankan Pemprov. Papua untuk berkomunikasi meminta penjelasan ke Mendargi.

"Marilah kita memberikan pendidikan politik yang baik untuk rakyat Papua. Jika kurang atau tidak adanya komunikasi kita minta mendagri untuk memberi penjelasan. Kurang elok jika kita menuduh Sekda Provinsi Papua hendak melakukan kudeta", pintanya (Eka Shuu).

4 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

Keterjangkauan dan Kemudahan Layanan Dinilai Jadi Solusi Masyarakat Melek Hukum

Mon, 19 Oct 2020 02:36:01am

Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan teknologi memegang peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengembangkan usaha atau...

YLBHI Minta Polisi yang Pukul Jurnalis Saat Liput Demo Diproses Hukum

Mon, 19 Oct 2020 02:34:37am

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur meminta kepolisian memproses hukum personelnya...

Penegak Hukum Diminta Hati-Hati Tangani Kasus Perbankan

Mon, 19 Oct 2020 02:00:31am

Liputan6.com, Jakarta - Penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung diminta berhati-hati dalam menangani kasus perbankan. Pasalnya posisi perbankan...

4 Relawannya Dianiaya Oknum Polisi, PP Muhammadiyah Siapkan Jalur Hukum

Mon, 19 Oct 2020 01:58:37am

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dugaan penganiayaan yang diterima 4 relawan...

Kena Hukum Baca Pancasila, Kata yang Diucapkan Emak-Emak Ini Malah Bikin Gregetan

Mon, 19 Oct 2020 01:53:24am

Liputan6.com, Jakarta - Di masa pandemi seperti sekarang ini, protokol kesehatan wajib diterapkan masyarakat termasuk saat mengendarai kendaraan...

Baca Juga