Kitamerahputih.comRabu 18 Maret 2021PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo mengundang partai politik, Bawaslu, dan Bakesbangpol dalam rapat koordinasi (rakor) pelayanan administrasi hukum, Rabu (17/3/2021). Rakor tersebut digelar sebagai bentuk persiapan menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, KPU perlu memanaskan mesin lebih awal menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. “Karena pelaksanaannya nanti dilakukan di tahun yang sama, maka perlu disiapkan sejak awal,” terangnya saat membuka rakor.
Hudri -sapaan akrabnya – mengatakan, pelaksaaan Pemilu dan Pemilihan di tahun yang sama permasalahannya jauh lebih kompleks. Karena itu, penyelenggara maupun peserta Pemilu, perlu melakukan persiapan matang serta selalu memperbarui informasi, terutama soal regulasi dan turunan dari UU maupun petunjuk teknisnya.
Sementara itu, Komisoner KPU Kota Probolinggo Divisi Hukum dan Pengawasan Akhmad Faruk Yunus Putra mengatakan, perlunya membangun kesepahaman bersama, baik penyelenggara, peserta, maupun instansi terkait.
“Karena itu, kami berusaha lebih awal untuk membangun komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyonsong Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024,” katanya. “Terutama berkaitan dengan penerapan sejumlah perangkat seperti Sipol (Sistem Informasi Partai Politik, Red) maupun Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi, Red),” jelasnya.
Kasubbag Hukum KPU Kota Probolinggo Qori Mughni Kumara dalam paparannya mengatakan, perlunya stakeholder terkait merefresh pelaksanaan dan tahapan Pemilu seperti yang tertuang dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Mulai sistem Pemilu, penataan daerah pemilihan, hingga soal pelaporan jika ada pembaruan struktur baru. Karena sesuai UU, parpol yang mengikuri Pemilu sebelumnya, masih tetap menjalani verifikasi untuk lolos sebagai peserta Pemilu,” jelasnya. Selain itu, KPU juga tengah menyiapkan helpdesk Sipol sebagai media komunikasi dengan partai politik maupun instansi terkait. (rdf)
Keterbatasan anggaran seringkali dianggap sebagai tembok besar yang menghentikan laju pembangunan. Namun, di era transformasi saat ini, memandang...
PALEMBANG — Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Dr Iskandar Syahrianto...
SEKAYU, — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan...
Membumi MUSI BANYUASIN- Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi lebih dari sekadar momentum keagamaan. Di...
SEKAYU – Dalam upaya mempercepat pengetasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal dan penurunan angka pengangguran di Muba ,...