Rabu, 8 Juli 2026 - 01:03 WIB
Bijak Bermedia Sosial

Ormas LMP Menuntut Komnas HAM Agar Tidak Tebang Pilih Dalam Memberikan Putusan Hukuman Pada TNI-POLRI Terkait Kejadian Di Papua

Sabtu, 6 April 2024
260 views
0
IMG-20240404-WA0064

Kita merah Putih.Ormas Laskar Merah Putih ( LMP ) turun lapangan dikarenakan kecintaannya pada Republik Indonesia,NKRI Harga Mati,menindaklanjuti dengan adanya isu Nasional terkait Provinsi Papua yang ingin Merdeka dari Kesatuan Republik Indonesia dan adanya pelanggaran HAM yang ditujukan kepada TNI POLRI di Papua. Surabaya,Kamis ( 4/4/2024 ) siang hari di kantor Menkumham jalan Kayoon Surabaya.

Yusak Sinay sebagai ketua Laskar Merah Putih menyampaikan,aksi demo ini bersifat damai, penyampaian pendapat dengan cara santun,apalagi demo ini bertepatan di bulan Suci Ramadhan,” Ucap Yusak

Pendapat atau orasi yang di sampaikan bersangkutan dengan mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) di Papua yang kami anggap sangat tidak adil”.

“Banyak korban yang dilakukan oleh pihak OPM atau KKB yang dengan sadisnya menganiaya bahkan menghilangkan nyawa , diantaranya yaitu Driver Ojol ,Nakes ( tenaga kesehatan),pegawai penjual galon air serta banyak lagi masyarakat sipil lainnya dan tidak luput pula dari anggota TNI POLRI yang bertugas disana dalam menjaga keamanan di Papua.”

Selanjutnya tuntutan dari ormas Laskar Merah Putih ( LMP ) adalah :

1. Meminta agar Pemerintahan Republik Indonesia dan Bapak Presiden Joko Widodo, untuk secara tegas menangkap dan mengadili para pelaku teror dan separatis termasuk mereka yang mendukung KKB.

2. Negara harus bisa memperbanyak anggota TNI POLRI di Papua dengan tujuan untuk memberantas habis KKB yang ada di Papua.

3.Mencabut beasiswa para mahasiswa Papua yang mendukung pergerakan KKB.

4.Bubarkan asrama Papua yang menjadi sarang doktrinasi separitis.

5.Polri harus bertindak tegas terhadap pendukung separatis.

6.Lanjutkan Otonomi Khusus ( Otsus ) Papua jilid 2 dan UU DOBl

7.Segera melakukan introspeksi diri dari kepala daerah hingga tingkat ke bawah,karena anggaran untuk pembangunan di Provinsi Papua sudah begitu banyak untuk memajukan perekonomian di masyarakat Papua.

8. Komnas HAM jangan cuma menerima laporan sebelah pihak, buka mata kalian para Komnas HAM,TNI POLRI yang bertugas di Papua juga punya keluarga, anak dan istri jangan kalian sudutkan TNI POLRI dengan HAM yang tidak jelas hukumnya.

Disaat orasi,ketua LMP disambut hangat oleh pihak Kemenkumham bapak Dulyono selaku Kadivyankum (Kepala Divisi Pelayanan dan Hukum).

Selanjutnya Dulyono dari pihak Kemenkumham menyampaikan di depan para delegasi, akan berusaha bekerja secara maksimal dan tetap akan berkoordinasi dengan semua pihak,yang ada keterkaitannya dengan permasalahan Papua secara Nasional,”ujar Dulyono

Di dalam tempat yang sama,Yusak ketua Ormas LMP berharap dan menginginkan Provinsi Papua jangan sampai lepas dari Kesatuan Republik Indonesia,karena perjuangan dari para pejuang terdahulu ini bukan perjuangan yang secara mudah dan ringan, mereka mempertaruhkan jiwa raganya demi

keutuhan NKRI,”sambung Yusak.

Sumber Surabaya,beritanewsnasiona

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

Kali Kelima Pemkab Grobogan Terima Opini WTP dari BPK

Mon, 19 Oct 2020 03:39:41am

GROBOGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali kelima dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)....

Kapolri Perintahkan Tak Ada Demo dan Opini Medsos Penolak UU Ciptaker

Mon, 19 Oct 2020 03:38:32am

JawaPos.com – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) soal antisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja secara...

Satu Dekade Kabupaten Jepara Sabet Opini WTP Berturut-turut

Mon, 19 Oct 2020 03:37:16am

JEPARA – Dalam satu dekade, Jepara meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut. Kota Ukir termasuk dari dua...

Buleleng Kembali Kantongi Opini WTP

Mon, 19 Oct 2020 03:36:05am

SINGARAJA, BALI EXPRESS-Buleleng kembali mencatatkan torehan membanggakan dalam pengelolaan keuangan dengan mengantongi opini Wajar Tanpa...

Pemkab Demak Kembali Raih Opini WTP

Mon, 19 Oct 2020 03:34:37am

RADARSEMARANG.ID, Demak – Pemkab Demak kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)....

Baca Juga