Senin, 15 Juni 2026 - 01:56 WIB
Bijak Bermedia Sosial

Ormas LMP Menuntut Komnas HAM Agar Tidak Tebang Pilih Dalam Memberikan Putusan Hukuman Pada TNI-POLRI Terkait Kejadian Di Papua

Sabtu, 6 April 2024
252 views
0
IMG-20240404-WA0064

Kita merah Putih.Ormas Laskar Merah Putih ( LMP ) turun lapangan dikarenakan kecintaannya pada Republik Indonesia,NKRI Harga Mati,menindaklanjuti dengan adanya isu Nasional terkait Provinsi Papua yang ingin Merdeka dari Kesatuan Republik Indonesia dan adanya pelanggaran HAM yang ditujukan kepada TNI POLRI di Papua. Surabaya,Kamis ( 4/4/2024 ) siang hari di kantor Menkumham jalan Kayoon Surabaya.

Yusak Sinay sebagai ketua Laskar Merah Putih menyampaikan,aksi demo ini bersifat damai, penyampaian pendapat dengan cara santun,apalagi demo ini bertepatan di bulan Suci Ramadhan,” Ucap Yusak

Pendapat atau orasi yang di sampaikan bersangkutan dengan mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) di Papua yang kami anggap sangat tidak adil”.

“Banyak korban yang dilakukan oleh pihak OPM atau KKB yang dengan sadisnya menganiaya bahkan menghilangkan nyawa , diantaranya yaitu Driver Ojol ,Nakes ( tenaga kesehatan),pegawai penjual galon air serta banyak lagi masyarakat sipil lainnya dan tidak luput pula dari anggota TNI POLRI yang bertugas disana dalam menjaga keamanan di Papua.”

Selanjutnya tuntutan dari ormas Laskar Merah Putih ( LMP ) adalah :

1. Meminta agar Pemerintahan Republik Indonesia dan Bapak Presiden Joko Widodo, untuk secara tegas menangkap dan mengadili para pelaku teror dan separatis termasuk mereka yang mendukung KKB.

2. Negara harus bisa memperbanyak anggota TNI POLRI di Papua dengan tujuan untuk memberantas habis KKB yang ada di Papua.

3.Mencabut beasiswa para mahasiswa Papua yang mendukung pergerakan KKB.

4.Bubarkan asrama Papua yang menjadi sarang doktrinasi separitis.

5.Polri harus bertindak tegas terhadap pendukung separatis.

6.Lanjutkan Otonomi Khusus ( Otsus ) Papua jilid 2 dan UU DOBl

7.Segera melakukan introspeksi diri dari kepala daerah hingga tingkat ke bawah,karena anggaran untuk pembangunan di Provinsi Papua sudah begitu banyak untuk memajukan perekonomian di masyarakat Papua.

8. Komnas HAM jangan cuma menerima laporan sebelah pihak, buka mata kalian para Komnas HAM,TNI POLRI yang bertugas di Papua juga punya keluarga, anak dan istri jangan kalian sudutkan TNI POLRI dengan HAM yang tidak jelas hukumnya.

Disaat orasi,ketua LMP disambut hangat oleh pihak Kemenkumham bapak Dulyono selaku Kadivyankum (Kepala Divisi Pelayanan dan Hukum).

Selanjutnya Dulyono dari pihak Kemenkumham menyampaikan di depan para delegasi, akan berusaha bekerja secara maksimal dan tetap akan berkoordinasi dengan semua pihak,yang ada keterkaitannya dengan permasalahan Papua secara Nasional,”ujar Dulyono

Di dalam tempat yang sama,Yusak ketua Ormas LMP berharap dan menginginkan Provinsi Papua jangan sampai lepas dari Kesatuan Republik Indonesia,karena perjuangan dari para pejuang terdahulu ini bukan perjuangan yang secara mudah dan ringan, mereka mempertaruhkan jiwa raganya demi

keutuhan NKRI,”sambung Yusak.

Sumber Surabaya,beritanewsnasiona

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

Keterjangkauan dan Kemudahan Layanan Dinilai Jadi Solusi Masyarakat Melek Hukum

Mon, 19 Oct 2020 02:36:01am

Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan teknologi memegang peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengembangkan usaha atau...

YLBHI Minta Polisi yang Pukul Jurnalis Saat Liput Demo Diproses Hukum

Mon, 19 Oct 2020 02:34:37am

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur meminta kepolisian memproses hukum personelnya...

Penegak Hukum Diminta Hati-Hati Tangani Kasus Perbankan

Mon, 19 Oct 2020 02:00:31am

Liputan6.com, Jakarta - Penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung diminta berhati-hati dalam menangani kasus perbankan. Pasalnya posisi perbankan...

4 Relawannya Dianiaya Oknum Polisi, PP Muhammadiyah Siapkan Jalur Hukum

Mon, 19 Oct 2020 01:58:37am

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dugaan penganiayaan yang diterima 4 relawan...

Kena Hukum Baca Pancasila, Kata yang Diucapkan Emak-Emak Ini Malah Bikin Gregetan

Mon, 19 Oct 2020 01:53:24am

Liputan6.com, Jakarta - Di masa pandemi seperti sekarang ini, protokol kesehatan wajib diterapkan masyarakat termasuk saat mengendarai kendaraan...

Baca Juga