Senin, 10 Agustus 2026 - 08:09 WIB
Bijak Bermedia Sosial

Ormas LMP Menuntut Komnas HAM Agar Tidak Tebang Pilih Dalam Memberikan Putusan Hukuman Pada TNI-POLRI Terkait Kejadian Di Papua

Sabtu, 6 April 2024
269 views
0
IMG-20240404-WA0064

Kita merah Putih.Ormas Laskar Merah Putih ( LMP ) turun lapangan dikarenakan kecintaannya pada Republik Indonesia,NKRI Harga Mati,menindaklanjuti dengan adanya isu Nasional terkait Provinsi Papua yang ingin Merdeka dari Kesatuan Republik Indonesia dan adanya pelanggaran HAM yang ditujukan kepada TNI POLRI di Papua. Surabaya,Kamis ( 4/4/2024 ) siang hari di kantor Menkumham jalan Kayoon Surabaya.

Yusak Sinay sebagai ketua Laskar Merah Putih menyampaikan,aksi demo ini bersifat damai, penyampaian pendapat dengan cara santun,apalagi demo ini bertepatan di bulan Suci Ramadhan,” Ucap Yusak

Pendapat atau orasi yang di sampaikan bersangkutan dengan mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) di Papua yang kami anggap sangat tidak adil”.

“Banyak korban yang dilakukan oleh pihak OPM atau KKB yang dengan sadisnya menganiaya bahkan menghilangkan nyawa , diantaranya yaitu Driver Ojol ,Nakes ( tenaga kesehatan),pegawai penjual galon air serta banyak lagi masyarakat sipil lainnya dan tidak luput pula dari anggota TNI POLRI yang bertugas disana dalam menjaga keamanan di Papua.”

Selanjutnya tuntutan dari ormas Laskar Merah Putih ( LMP ) adalah :

1. Meminta agar Pemerintahan Republik Indonesia dan Bapak Presiden Joko Widodo, untuk secara tegas menangkap dan mengadili para pelaku teror dan separatis termasuk mereka yang mendukung KKB.

2. Negara harus bisa memperbanyak anggota TNI POLRI di Papua dengan tujuan untuk memberantas habis KKB yang ada di Papua.

3.Mencabut beasiswa para mahasiswa Papua yang mendukung pergerakan KKB.

4.Bubarkan asrama Papua yang menjadi sarang doktrinasi separitis.

5.Polri harus bertindak tegas terhadap pendukung separatis.

6.Lanjutkan Otonomi Khusus ( Otsus ) Papua jilid 2 dan UU DOBl

7.Segera melakukan introspeksi diri dari kepala daerah hingga tingkat ke bawah,karena anggaran untuk pembangunan di Provinsi Papua sudah begitu banyak untuk memajukan perekonomian di masyarakat Papua.

8. Komnas HAM jangan cuma menerima laporan sebelah pihak, buka mata kalian para Komnas HAM,TNI POLRI yang bertugas di Papua juga punya keluarga, anak dan istri jangan kalian sudutkan TNI POLRI dengan HAM yang tidak jelas hukumnya.

Disaat orasi,ketua LMP disambut hangat oleh pihak Kemenkumham bapak Dulyono selaku Kadivyankum (Kepala Divisi Pelayanan dan Hukum).

Selanjutnya Dulyono dari pihak Kemenkumham menyampaikan di depan para delegasi, akan berusaha bekerja secara maksimal dan tetap akan berkoordinasi dengan semua pihak,yang ada keterkaitannya dengan permasalahan Papua secara Nasional,”ujar Dulyono

Di dalam tempat yang sama,Yusak ketua Ormas LMP berharap dan menginginkan Provinsi Papua jangan sampai lepas dari Kesatuan Republik Indonesia,karena perjuangan dari para pejuang terdahulu ini bukan perjuangan yang secara mudah dan ringan, mereka mempertaruhkan jiwa raganya demi

keutuhan NKRI,”sambung Yusak.

Sumber Surabaya,beritanewsnasiona

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

Perkuat Peran Perempuan, PD KPPG Musi Banyuasin Gelar Diklat dan Siap Hadapi Tantangan Digital

Thu, 9 Jul 2026 02:55:12am

MUBA — Pimpinan Daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PD KPPG) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sukses menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan...

Duka Bapak Paiman di Desa Bukit Indah: Rumah Ludes Terbakar, Ketulusan Warga dan Damkar Jadi Kekuatan

Wed, 8 Jul 2026 07:42:32am

  PLAKAT TINGGI, MUBA – Ujian berat tengah menimpa Bapak Paiman, seorang warga di Desa Bukit Indah B3, Kecamatan Plakat Tinggi. Pada Rabu...

Sengkarut Lahan & Janji Manis Plasma di Lalan: DPRD Muba Desak Audit Total PT SCK

Tue, 7 Jul 2026 11:57:33am

  MUSI BANYUASIN – Tabir persoalan yang menyelimuti operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Surya Cipta Kahuripan (PT SCK) di...

Respon Cepat, Disnakertrans Muba Terjunkan Tim Mediasi Lapangan Selesaikan Mogok Kerja PT Banyu Kahuripan Indonesia

Mon, 6 Jul 2026 09:30:29am

LALAN — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin bergerak cepat memfasilitasi pertemuan penyelesaian...

Partai Gerakan Rakyat Sumsel Jalani Verifikasi Berkas di Kanwil Kemenkum

Fri, 3 Jul 2026 08:48:18am

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengambil langkah nyata dalam mempertegas legalitas hukumnya....

Baca Juga