JAYAPURA KITA MERAH PUTIH .COM Kisruh jabatan sekda Papua kembali buka babak baru setelah Gubernur Papua Lukas Enembe, resmi melantik DR. Muhammad Ridwan Rumasukun, sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekda Papua, sekaligus menonaktifkan dengan hormat Dance Yulian Flassy dari jabatan Sekda Papua definitif.
Pelantikan Plt Sekda Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berlangsung di Aula Gedung Negara, Dok V Atas, Kota Jayapura, Rabu (14/7/2021) tanpa dihadiri Sekda Papua
Dance Yulian Flassy Lukas pun membeberkan alasan menonaktifkan Dance Yulian Flassy. Lukas sudah menyurat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak memperpanjang masa jabatan Dance Yulian Flassy.
Dance Yulian Flassy juga telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), sehingga perlu ada Plt. Sekda Papua, untuk menjalankan tugas nya.
Menurut A. H. Putra Harahap selaku KETUA DPW ARUN PROVINSI PAPUA saat dimintai pendapatnya menyangkut pelantikan PLT Sekda Papua, beliau Harahap menyampaikan sangat mendukung keputusan Gubernur Papua dan kami selaku elemen pemuda papua khususnya DPW ARUN Provinsi Papua Akan membela dan mendukung keputusan gubernur papua Lukas Enembe apabila ada Pihak-Pihak yang mempermasalahkannya secara Hukum maupun Politik.
Kami akan membantu semampu kami dengan kemampuan yang kami miliki Harahap' Berujar, kondisi pemerintahan sekarang ini,yang di pandangan masyarakat awan mereka semakin bingung,
mau di bawa ke mana papua ini,tapi kami ARUN Optimis dengan tujuan kami yang mulia'kedepannya bisa membela dan mendukung masyarakat kecil sampai ke atas untuk perlindungan hukum
kami akan menjadi payung untuk menaungi masyarakat yang tidak mengerti apa itu kata HUKUM dan Perundang - Undangan .
Red Audry Latumahina
Liputan6.com, Jakarta Merdeka Belajar episode keempat kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah organisasi penggerak. Sejak diluncurkan...
Liputan6.com, Jakarta - Budaya perusahaan menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan bertahan di masa pandemi Covid-19. Perusahaan yang...
Liputan6.com, Jakarta - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Jawa Timur melarang...
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioer Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso meminta perusahaan financial technology atau fintech tak...