Selasa, 21 April 2026 - 09:52 WIB
banner ucapan Sekda revs

Polemik SPPD Dewan Ke Amerika Oleh Sekwan, ini Kata Ketua DPRP Papua

Senin, 26 April 2021
118 views
0
Screenshot_2021-04-26-11-43-26-80

 

Kitamerahputih.com
Senin, 26 April 2021

Jayapura, Surat perjalanan Dinas yang dibuat Sekwan untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Luar negeri mendapat klarifikasi oleh Ketua DPRP Jhony Banua Rouw,SE Jumat (23/4/2021) saat membuka secara resmi Orentasi Pembekalan Anggota DPRP Kursi Pengangkatan dan Pergantian Antar Waktu di Suni Garden Sentani Jayapura, hal ini agar tidak terjadi Polimik atau Perbedaan pandangan dari Publik kepada Lembaga yang terkait

Pimpinan Dewan Ketua DPRP Jhony Banua Rouw, SE mengucapkan permohonan maaf kepada Rakyat Papua yang mana Anggota DPRP telah melakukan Rencana Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan mekanisme di DPRP, dan juga mohon maaf kalau selama ini telah memberikan Informasi yang tidak nyaman, Olehnya itu atas nama Lembaga Dewan terhormat saya Selaku Ketua DPRP ingin mengklarifikasi semua Informasi tersebut terkait surat Perjalanan Keluar Negeri yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan Provinsi Papua.

Selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua saya telah mengundang Sekretaris Dewan yang bertanggung jawab menandatangani surat Perjalanan Keluar Negeri ini, sebanyak tiga kali agar kita dapat klarifikasi bersama terkait beredarnya Surat tersebut hingga diketahui Publik agar tidak ada Perbedaan Pendapat diantara kita.

Dimana kita harus tahu bersama kenapa Surat itu bisa dikeluarkan Tujuannya apa  juga Landasannya apa, Anggarannya darimana, tetapi undangan saya selaku Pimpinan Dewan sebanyak tiga kali tidak ditanggapi dengan tidak memberikan alasan yang jelas kepada kami selaku Pimpinan, untuk itu sangat penting untuk kami DPRP Melakukan Klarifikasi.

Kata Jhony Banua Rouw selaku Ketua yaitu,
Pertama :
terkait surat tersebut di dalam Lembaga DPRP tidak ada agenda Perjalanan dinas keluar Negri artinya didalam buku APBD/ (DPA) DPRP tidak ada biaya perjalanan dinas ke Luar negeri.
Kedua :
Agenda Perjalanan dinas keluar Negeri tidak pernah ada Pemberitahuan dan tidak pernah diputuskan bersama atau karena situasional lalu dibahas dalam internal DPRP lalu memutuskan bahwa ini penting untuk kita pergi karena ada masalah kursial tentang Mahasiswa Papua diluar negeri maka kita bentuk Tim untuk berangkat, ini sama sekali tidak pernah kami selaku Pimpinan mengetahuinya.

Ketiga:
adalah dalam menyiapkan Surat tersebut kami Selaku pimpinan tidak mengetahui bahwa ada surat untuk melakukan Perjalanan Keluar Negeri oleh Anggota DPRP,

ke Empat :
adalah Surat tersebut ditujukan kepada KBRI Republik Indonesia yang ada di Washington isinya adalah mohon difasilitasi kunjungan DPRP bersama Tim yang didalamnya ada anggota DPR RI,DPRP dari beberapa Komisi,Sekwan ada Staf tenaga ahli dari DPRP tetapi juga ada staf Bapeda yang bukan stafnya Sekwan, dan ini yang menjadi pertanyaan ko mengapa Sekwan bisa membuat Surat meminta ijin untuk berangkatkan Orang yang bukan ada dibawa tupoksinya Sekwan, ini sudah melampaui kewenangan.

Kembali pada Tujuan Surat tersebut adalah untuk memfasilitasi kegiatan namun dalam pernyataan klarifikasi Sekwan secara pribadi lewat media bahwa maksud surat tersebu untuk permohonan ijin Visa yang harus ditujukan kepada Duta besar (AS) yang ada di Indonesia, tetapi tetapi menurut Ketua DPRP tujuan surat tersebut salah alamat dan juga dalam isi suratnya tidak menyebutkan untuk memintah Visa tetapi meminta fasilitasi Pertemuan tidak ada hubungannya dengan meminta Visa, pemahamannya, menurut Ketua DPRP Jhony Banua Rouw bahwa kalau tujuan surat untuk meminta fasilitasi Pertemuan berarti tidak ada kaitannya dengan visa karena pasti semuanya itu sudah beres baru dilakukan pertemuan bersama KBRI inikan aneh, belum ada visa sudah minta pertemuan.

Mekanisme perjalanan keluar Negri harus punya Pasport Dinas yang mendapat Ijin dari Mendagri agar dapat ijin luar Negri dan kalau Ijin ini mau keluar harus dilampirkan (DPA) DPRP untuk jadi bukti bahwa ada anggarannya, inikan di DPRP tidak ada anggaran nya kodisini sudah ada Visa dan ini merupakan hal yang salah dan tidak boleh terulang lagi, karena ini cara kerja yang menghabiskan Uang Rakyat di Papua

Untuk itu mari kita saling jujur dan terbuka sesama kita dan terutama kepada Rakyat kita jangan kita selalu membohongi mereka karena Rakyat kita ini masih banyak yang mengalami kesusahan, lebih baik kita gunakan Anggaran kita untuk menyentuh langsun Rakyat kita dipapua ini,”harap Ketua DPRP JBR. (Red Audry Latumahina)..

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

Kuasa Hukum Terdakwa Jiwasraya Persoalkan Vonis Hakim yang Persis Tuntutan Jaksa

Mon, 19 Oct 2020 02:38:38am

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Hukum Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Soesilo Aribowo kecewa dengan putusan Majelis Hakim...

Keterjangkauan dan Kemudahan Layanan Dinilai Jadi Solusi Masyarakat Melek Hukum

Mon, 19 Oct 2020 02:36:01am

Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan teknologi memegang peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengembangkan usaha atau...

YLBHI Minta Polisi yang Pukul Jurnalis Saat Liput Demo Diproses Hukum

Mon, 19 Oct 2020 02:34:37am

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur meminta kepolisian memproses hukum personelnya...

Penegak Hukum Diminta Hati-Hati Tangani Kasus Perbankan

Mon, 19 Oct 2020 02:00:31am

Liputan6.com, Jakarta - Penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung diminta berhati-hati dalam menangani kasus perbankan. Pasalnya posisi perbankan...

4 Relawannya Dianiaya Oknum Polisi, PP Muhammadiyah Siapkan Jalur Hukum

Mon, 19 Oct 2020 01:58:37am

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dugaan penganiayaan yang diterima 4 relawan...

Baca Juga