Kitamerahputih.comRabu 18 Maret 2021PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo mengundang partai politik, Bawaslu, dan Bakesbangpol dalam rapat koordinasi (rakor) pelayanan administrasi hukum, Rabu (17/3/2021). Rakor tersebut digelar sebagai bentuk persiapan menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, KPU perlu memanaskan mesin lebih awal menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. “Karena pelaksanaannya nanti dilakukan di tahun yang sama, maka perlu disiapkan sejak awal,” terangnya saat membuka rakor.
Hudri -sapaan akrabnya – mengatakan, pelaksaaan Pemilu dan Pemilihan di tahun yang sama permasalahannya jauh lebih kompleks. Karena itu, penyelenggara maupun peserta Pemilu, perlu melakukan persiapan matang serta selalu memperbarui informasi, terutama soal regulasi dan turunan dari UU maupun petunjuk teknisnya.
Sementara itu, Komisoner KPU Kota Probolinggo Divisi Hukum dan Pengawasan Akhmad Faruk Yunus Putra mengatakan, perlunya membangun kesepahaman bersama, baik penyelenggara, peserta, maupun instansi terkait.
“Karena itu, kami berusaha lebih awal untuk membangun komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyonsong Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024,” katanya. “Terutama berkaitan dengan penerapan sejumlah perangkat seperti Sipol (Sistem Informasi Partai Politik, Red) maupun Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi, Red),” jelasnya.
Kasubbag Hukum KPU Kota Probolinggo Qori Mughni Kumara dalam paparannya mengatakan, perlunya stakeholder terkait merefresh pelaksanaan dan tahapan Pemilu seperti yang tertuang dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Mulai sistem Pemilu, penataan daerah pemilihan, hingga soal pelaporan jika ada pembaruan struktur baru. Karena sesuai UU, parpol yang mengikuri Pemilu sebelumnya, masih tetap menjalani verifikasi untuk lolos sebagai peserta Pemilu,” jelasnya. Selain itu, KPU juga tengah menyiapkan helpdesk Sipol sebagai media komunikasi dengan partai politik maupun instansi terkait. (rdf)
Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan teknologi memegang peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengembangkan usaha atau...
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur meminta kepolisian memproses hukum personelnya...
Liputan6.com, Jakarta - Penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung diminta berhati-hati dalam menangani kasus perbankan. Pasalnya posisi perbankan...
Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dugaan penganiayaan yang diterima 4 relawan...
Liputan6.com, Jakarta - Di masa pandemi seperti sekarang ini, protokol kesehatan wajib diterapkan masyarakat termasuk saat mengendarai kendaraan...