SEKAYU, KMP – Kabar baik bagi warga Bumi Serasan Sekate yang tengah menghadapi persoalan hukum namun terkendala biaya. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) secara resmi membuka layanan konsultasi hukum gratis yang berpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Musi Banyuasin.
Langkah progresif ini diambil untuk meruntuhkan sekat antara masyarakat awam dengan dunia hukum yang seringkali dianggap mahal dan rumit. Program ini menjadi bukti nyata komitmen IKADIN dalam memberikan pengabdian profesi secara sosial (pro bono) bagi masyarakat membutuhkan.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah
Ketua IKADIN Muba, Jon Heri, SH, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuannya jelas: mengintegrasikan layanan bantuan hukum ke dalam satu pintu pelayanan terpadu agar lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa keadilan bukan hanya milik mereka yang mampu secara finansial. Melalui layanan di MPP ini, masyarakat bisa langsung berdialog dengan advokat profesional mengenai duduk perkara yang mereka hadapi tanpa perlu memikirkan biaya konsultasi,” tegas Jon Heri saat ditemui di sela-sela kegiatannya, [Sebutkan Hari/Tanggal].
Cakupan Layanan yang Luas
Kehadiran para advokat IKADIN di MPP tidak hanya terbatas pada satu bidang hukum saja. Masyarakat dipersilakan untuk berkonsultasi mengenai berbagai polemik hukum, di antaranya:
Hukum Perdata: Terkait sengketa tanah, waris, utang-piutang, hingga masalah keluarga.
Hukum Pidana: Pendampingan pemahaman hak-hak masyarakat dalam proses hukum.
Hukum Administrasi: Bantuan pemahaman terkait sengketa kebijakan atau administrasi negara.
Membangun Masyarakat Sadar Hukum
Lebih lanjut, Jon Heri menekankan bahwa program ini bukan sekadar memberikan solusi sesaat, melainkan bagian dari edukasi jangka panjang. "Kehadiran kami di sini juga untuk mengedukasi agar masyarakat semakin melek hukum. Kita ingin masyarakat mampu menyelesaikan persoalan secara bijak dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia," tambahnya.
Layanan ini kini telah aktif dan dapat dikunjungi pada jam operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Muba. Petugas dari IKADIN akan siap menyambut dan memberikan pencerahan hukum bagi setiap warga yang datang.
“Jangan ragu, jangan sungkan. MPP adalah tempat milik rakyat, dan kami di sini untuk membantu rakyat mendapatkan hak hukumnya secara adil dan transparan,” pungkas Jon Heri mengajak warga Muba untuk memanfaatkan fasilitas ini.
Liputan6.com, Jakarta - Budaya perusahaan menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan bertahan di masa pandemi Covid-19. Perusahaan yang...
Liputan6.com, Jakarta - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Jawa Timur melarang...
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioer Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso meminta perusahaan financial technology atau fintech tak...
TRIBUN-MEDAN.COM - Kolaliandri Ginting, mahasiswa semester 6 jurusan Administrasi Bisnis FISIP USU membuka lapangan kerja bagi mahasiswa yang...