SEKAYU – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kabupaten Muba pada Senin (2/3/2026). Rapat ini membahas perselisihan hubungan industrial antara pekerja atas nama Sdr. Cekwan dengan pihak PT. Swadaya Bhakti Negaramas.

Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, AP., diwakili Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, selaku Mediator yang bersertifikasi Faezal Pratama, memberikan penjelasan komprehensif terkait prosedur hukum yang telah dijalankan pemerintah daerah.

Penegasan Disnakertrans: Mediasi Berlandaskan UU No. 2 Tahun 2004

Dalam forum tersebut, Faezal Pratama menegaskan bahwa Disnakertrans Muba telah menjalankan seluruh tahapan birokrasi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Atas arahan Bapak Kepala Dinas, kami sampaikan bahwa Disnakertrans telah memfasilitasi proses mediasi secara profesional dan netral. Seluruh proses mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial," ujar Faezal.

Ia menjelaskan bahwa hasil mediasi telah dituangkan dalam Surat Anjuran. "Jika salah satu pihak menolak anjuran tersebut, maka sesuai aturan, jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial menjadi kewenangan para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum yang final," tambahnya.

Kewajiban Perusahaan Menurut Kadisnakertrans Muba

Menanggapi dinamika dalam RDP tersebut, Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, AP., melalui pernyataan resminya menekankan konsekuensi apabila perusahaan tidak membenahi anjuran sesuai regulasi. Ia merinci kewajiban mutlak yang harus dijalankan perusahaan:

 * Kepatuhan Normatif (PP 35/2021): Perusahaan wajib menjalankan hak-hak pekerja yang bersifat normatif, termasuk perhitungan kompensasi atau pesangon sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021.

 * Jaminan Sosial Tenaga Kerja: Perusahaan wajib memastikan seluruh manfaat BPJS Ketenagakerjaan pekerja terpenuhi tanpa pengecualian.

 * Transparansi Administrasi (Wajib Lapor): Perusahaan wajib melakukan pelaporan data ketenagakerjaan secara periodik kepada Disnakertrans Muba sebagai bentuk pengawasan hubungan industrial yang sehat.

 * Pembuktian Hukum di PHI: Jika menolak anjuran, perusahaan wajib menempuh jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai mekanisme UU Nomor 2 Tahun 2004 sebagai pembuktian hukum formal.

"Kami mengimbau perusahaan untuk kooperatif. Jika anjuran ini tidak diindahkan, perusahaan harus siap menghadapi konsekuensi hukum serta pengawasan ketat dari pengawas ketenagakerjaan terkait pemenuhan hak-hak normatif lainnya dan kami berharap kiranya Pimpinan Perusahaan dapat menindaklanjuti “ Anjuran yang telah kami keluarkan ," tegas Herryandi Sinulingga.

Rekomendasi Legislatif: Dorong Kepatuhan Mutlak

Berdasarkan Berita Acara RDP Nomor: 040/KOMISI-IV/DPRD/III/2026, lembaga legislatif memberikan dukungan penuh terhadap langkah Disnakertrans.

Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Afitni Junaidi Gumay, menegaskan, “Kami meminta PT. Swadaya Bhakti Negaramas menjalankan Surat Anjuran yang telah diterbitkan Disnakertrans. Perusahaan wajib menghormati dan melaksanakannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.”

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Muba, Edi Hariyanto, memperjelas poin rekomendasi teknis. “Hak-hak pekerja harus dibayarkan sesuai aturan. Kami meminta perusahaan menghormati Surat Anjuran ini. Tidak hanya soal hak finansial, tapi juga pemenuhan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan pelaporan data pekerja secara rutin,” tegas Edi.

Sikap Perusahaan

Merespons rekomendasi tersebut, pihak PT. Swadaya Bhakti Negaramas melalui M. Arief Bestari (Estate Manager) dan Oddie Mirza (Manager HRD Area SIMP Grup) menyatakan tetap pada pendirian untuk menolak Surat Anjuran. Pihak manajemen menyatakan siap untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) guna memperoleh keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Komitmen Disnakertrans Muba

Melalui kehadiran dalam RDP ini, Disnakertrans Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, serta penyelesaian perselisihan secara profesional demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di Kabupaten Musi Banyuasin.