Sekayu, Laman resmi BPS Sumsel mencatat Garis Kemiskinan (rp/kap/bulan) warga Musi Banyuasin mencapai Rp 566.393. Angka tersebut menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumsel (Palembang 597.136 dan Prabumulih 623.429). 

Namun begitu, baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab Muba) dituding mengantongi prestasi kemiskinan sangat tinggi di Sumatera Selatan. Tudingan ini  dikeluarkan justru setelah laman resmi BPS menyatakan angka kemiskinan di Muba turun signifikan. Capaian ini pun diakui oleh Pemprov Sumsel melalui pernyataan Fungsional Perencanaan Ahli Madya Bappeda Pemprov Sumsel Sri Hidayanti pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MUSRENBANG RKPD)Tahun 2024 Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu (29/03/2023) lalu. 

Data riil BPS maupun Pernyataan pejabat Bappeda Provinsi Sumsel menepis tudingan dimaksud Pemkab Muba terus bekerja secara maksimal menurunkan angka kemiskinan dan stunting.Menurut Sri, Kabupaten Musi Banyuasin di awal tahun 2023 ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem, stunting hingga pengangguran.

"Muba  menurunkan angka kemiskinan ekstrem sangat signifikan yakni menurun 1,82 persen dan kasus stunting berada di bawah provinsi yakni 17,07 persen," kata Fungsional Perencanaan Ahli Madya Bappeda Pemprov Sumsel Sri Hidayanti. 

Plt Kepala Bappeda Muba Sunaryo mengatakan, tahun 2023 ini, Pemkab Muba yang dipimpin Pj Apriyadi Mahmud cukup besar menurunkan tingkat kemiskinan yakni 0,65 persen. Dari sisi garis kemiskinan, penduduk Muba punya level pendapatan tinggi yakni Rp 566.393 atau nomor tiga se Sumsel. "Nah artinya, pendapatan per bulan setiap warga Muba mencapai angka 566.393. Maka penduduk Muba kalau tinggal di kabupaten/kota lain di Sumsel yang garis kemiskinannya lebih rendah maka belum tentu kategori miskin karna kota/kabupaten lain garis kemiskinannya hanya 350an ribu per bulan," terang Sunaryo seraya menekankan perhitungan kemiskinan harus dimulai dari pendapatan garis kemiskinan, Selasa (04/04/2023). 

Sunaryo merinci penurunan data kemiskinan Muba adalah dari 2021-2022 yaitu sebesar 0,65 persen. Sesuai data BPS tahun 2021 sebesar 15,84 persen menjadi 15,19 persen di tahun 2022. 

"Ada catatan positif saat pandemi tahun 2022, Kemiskinan Muba turun dari  16,13 persen menjadi 15,84 persen. Capaian Muba ini menjadi istimewa karena di saat yang sama mayoritas angka kemiskinan kabupaten/kota naik. Di masa pandemi Muba adalah satu dari empat kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka Kemiskinan," jelas Sunaryo. 

Teranyar, Sunaryo menyebut Muba ditunjuk sebagai pilot project reformasi birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahap II oleh Kementrian PAN dan RB. Penunjukan itu menandai ketegasan dan komitmen pimpinan Muba, Pj Bupati Apriyadi  dalam  upaya reformasi birokrasi penurunan kemiskinan ekstrem.

"Bicara kemiskinan sebaiknya tidak berhenti pada capaian angka saja namun harus mengulas langkah dan upaya menurunkannya. Seperti dilakukan Apriyadi di Muba kenapa sukses beruntun menurunkan kemiskinan. Pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin yaitu bantuan sosial dan jaminan kesehatan gratis. Ke dua, peningkatan pendapatan masyarakat yaitu pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, pengembangan usaha mikro, pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil. Ke-empat yakni peningkatan infrastruktur dasar berupa pemenuhan air bersih dan penyediaan sanitasi."

Pendapatan Warga Muba Tertinggi Nomor Tiga di Sumsel

Upaya PJ Bupati H Apriyadi Turunkan. Angka kemiskinan extrem dan stunting di Muba

Sekayu,
Laman resmi BPS Sumsel mencatat Garis Kemiskinan (rp/kap/bulan) warga Musi Banyuasin mencapai Rp 566.393. Angka tersebut menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumsel (Palembang 597.136 dan Prabumulih 623.429).

Namun begitu, baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab Muba) dituding mengantongi prestasi kemiskinan sangat tinggi di Sumatera Selatan. Tudingan ini dikeluarkan justru setelah laman resmi BPS menyatakan angka kemiskinan di Muba turun signifikan. Capaian ini pun diakui oleh Pemprov Sumsel melalui pernyataan Fungsional Perencanaan Ahli Madya Bappeda Pemprov Sumsel Sri Hidayanti pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MUSRENBANG RKPD)Tahun 2024 Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu (29/03/2023) lalu.

Data riil BPS maupun Pernyataan pejabat Bappeda Provinsi Sumsel menepis tudingan dimaksud Pemkab Muba terus bekerja secara maksimal menurunkan angka kemiskinan dan stunting.Menurut Sri, Kabupaten Musi Banyuasin di awal tahun 2023 ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem, stunting hingga pengangguran.

"Muba menurunkan angka kemiskinan ekstrem sangat signifikan yakni menurun 1,82 persen dan kasus stunting berada di bawah provinsi yakni 17,07 persen," kata Fungsional Perencanaan Ahli Madya Bappeda Pemprov Sumsel Sri Hidayanti.

Plt Kepala Bappeda Muba Sunaryo mengatakan, tahun 2023 ini, Pemkab Muba yang dipimpin Pj Apriyadi Mahmud cukup besar menurunkan tingkat kemiskinan yakni 0,65 persen. Dari sisi garis kemiskinan, penduduk Muba punya level pendapatan tinggi yakni Rp 566.393 atau nomor tiga se Sumsel. "Nah artinya, pendapatan per bulan setiap warga Muba mencapai angka 566.393. Maka penduduk Muba kalau tinggal di kabupaten/kota lain di Sumsel yang garis kemiskinannya lebih rendah maka belum tentu kategori miskin karna kota/kabupaten lain garis kemiskinannya hanya 350an ribu per bulan," terang Sunaryo seraya menekankan perhitungan kemiskinan harus dimulai dari pendapatan garis kemiskinan, Selasa (04/04/2023).

Sunaryo merinci penurunan data kemiskinan Muba adalah dari 2021-2022 yaitu sebesar 0,65 persen. Sesuai data BPS tahun 2021 sebesar 15,84 persen menjadi 15,19 persen di tahun 2022.
"Ada catatan positif saat pandemi tahun 2022, Kemiskinan Muba turun dari 16,13 persen menjadi 15,84 persen. Capaian Muba ini menjadi istimewa karena di saat yang sama mayoritas angka kemiskinan kabupaten/kota naik. Di masa pandemi Muba adalah satu dari empat kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka Kemiskinan," jelas Sunaryo.

Teranyar, Sunaryo menyebut Muba ditunjuk sebagai pilot project reformasi birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan Tahap II oleh Kementrian PAN dan RB. Penunjukan itu menandai ketegasan dan komitmen pimpinan Muba, Pj Bupati Apriyadi dalam upaya reformasi birokrasi penurunan kemiskinan ekstrem.

"Bicara kemiskinan sebaiknya tidak berhenti pada capaian angka saja namun harus mengulas langkah dan upaya menurunkannya. Seperti dilakukan Apriyadi di Muba kenapa sukses beruntun menurunkan kemiskinan. Pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin yaitu bantuan sosial dan jaminan kesehatan gratis. Ke dua, peningkatan pendapatan masyarakat yaitu pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, pengembangan usaha mikro, pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil. Ke-empat yakni peningkatan infrastruktur dasar berupa pemenuhan air bersih dan penyediaan sanitasi."