TULUNGAGUNG – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dan 15 orang lainnya pada Jumat (10/4/2026), seolah menjadi puncak dari peringatan yang selama ini disuarakan oleh elemen masyarakat.

Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Tulungagung, Handri Dwiyanto, menegaskan bahwa pihaknya jauh-jauh hari telah memberikan masukan dan peringatan keras kepada jajaran pemerintah daerah agar bekerja sesuai aturan dan menjauhi praktik korupsi.

Menurut Handri, LMP secara konsisten telah mengawal jalannya pemerintahan di Tulungagung. Pada Februari 2026 lalu, dalam kegiatan pelaksanaan Kegiatan “Organisasi Kemasyarakatan sebagai Pilar Penguatan Demokrasi dan Nilai Kebangsaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2026”.

ia bersama anggotanya secara resmi memberikan masukan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghindari penyalahgunaan jabatan.

"Kami dari Laskar Merah Putih sudah berulang kali memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menghindari praktik korupsi. Sinyal-sinyal peringatan itu sudah kami sampaikan agar mereka bekerja dengan benar demi kepentingan rakyat," ujar Handri Dwiyanto dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Handri mengungkapkan bahwa LMP tidak hanya sekadar memberi himbauan lisan. Pihaknya mengaku telah mengantongi dan menyerahkan berbagai data terkait dugaan penyimpangan di berbagai sektor kepada KPK RI.

Data-data yang dilaporkan mencakup dugaan penyelewengan anggaran internet, dana BOS dan BPOP, praktik pungli di sekolah, mark-up proyek infrastruktur, hingga karut-marut pengelolaan uang parkir.

"Semua data penyalahgunaan jabatan telah kami serahkan ke KPK. Kami sudah mengingatkan, namun sayangnya masukan-masukan kami seolah diabaikan oleh OPD terkait. Sekarang, kita tinggal mengikuti proses hukum yang berjalan," tegas Handri.

Kejadian OTT ini menjadi pembuktian bagi LMP Tulungagung bahwa pengawasan masyarakat sangat krusial. Handri berharap kejadian ini menjadi pelajaran pahit bagi pejabat lainnya di Tulungagung agar benar-benar bersih dalam menjalankan amanah publik.

Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Bupati Gatut Sunu Wibowo dan belasan pihak lainnya untuk mendalami konstruksi perkara lebih lanjut.