Tulungagung, Jawa Timur — 6 November 2026Perjuangan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Mergo Mulyo Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, dalam mengawal aspirasi masyarakat terkait Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan redistribusi tanah kini menghadapi persoalan baru. Bukan hanya menyangkut perjuangan agraria, tetapi juga menyangkut pengakuan administratif terhadap keberadaan kelompok masyarakat tersebut.

Publik Tulungagung dikejutkan dengan beredarnya surat Pemerintah Desa Ngepoh tertanggal 15 Oktober 2026, Nomor: 500.12.12/39/19.2005/2026, perihal Informasi tentang Pokmas Mergo Mulyo.

Surat yang ditandatangani Kepala Desa Ngepoh, Sunaryo, tersebut ditujukan kepada Sdr. Aris Priyanto, S.H. & Partners, selaku penasihat hukum PT Sang Lestari Abadi, Sang Lestari Bersama, dan Sang Lestari Cemerlang yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam surat tersebut, Pemerintah Desa Ngepoh menyampaikan tiga pernyataan penting:

1. Mekanisme pembentukan dan pendaftaran Pokmas Mergo Mulyo tidak pernah dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.

2. Kepala Desa tidak pernah menerbitkan atau menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Pokmas Mergo Mulyo.

3. Apabila terdapat Surat Keputusan tentang Pembentukan dan Pendaftaran Pokmas Mergo Mulyo maupun dokumen lain terkait kelompok tersebut, Kepala Desa menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap legalitas atau keabsahan surat dan dokumen tersebut.

Pernyataan tersebut sontak memunculkan pertanyaan, mengingat terdapat dokumen lain yang justru memperlihatkan hal berbeda.

*AGUS RIANTO: ADA SK KEPALA DESA TERTANGGAL 10 APRIL 2023*

Untuk memperoleh informasi yang berimbang (cover both sides), awak media meminta keterangan Agus Rianto, Ketua Pokmas Mergo Mulyo, pada 6 November 2026.

Agus menyampaikan bahwa Pokmas Mergo Mulyo memiliki dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Ngepoh Nomor: 141/36/35.04.19.2005/20232 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat "Mergo Mulyo" Desa Ngepoh, yang ditetapkan pada 10 April 2023 dan mencantumkan nama Sunaryo sebagai Kepala Desa sekaligus penandatangan keputusan.

Menurut Agus, dokumen tersebut merupakan bukti bahwa pembentukan Pokmas Mergo Mulyo bukan sekadar inisiatif informal tanpa dasar administrasi pemerintahan desa.

"Kami legal, faktanya hingga ke pusat, Kementerian ATR/BPN, Kepala Staf Kepresidenan dan lain-lain, untuk memperjuangkan TORA/Redistribusi Tanah kami selalu diterima dengan baik," ungkap Agus.

*DUA DOKUMEN, DUA KETERANGAN YANG BERTOLAK BELAKANG*

Persoalan ini menjadi semakin menarik setelah dokumen SK yang disampaikan Agus Rianto ditelaah.

Dalam dokumen SK tertanggal 10 April 2023 tersebut, secara eksplisit tercantum diktum PERTAMA yang berbunyi:

"Mengesahkan Pembentukan Kelompok Masyarakat 'Mergo Mulyo' Desa Ngepoh dengan Susunan Pengurus dan Anggota terlampir."

SK tersebut juga memuat nama Kepala Desa Ngepoh, Sunaryo, serta tanda tangan dan stempel jabatan Kepala Desa.

Tidak hanya itu, dokumen SK tersebut dilengkapi sejumlah dokumen pendukung.

Pada lampiran berita acara tertanggal 8 April 2023 disebutkan bahwa telah dilaksanakan pertemuan di rumah Sdr. Agus Rianto pada pukul 13.00 WIB, dengan kehadiran 30 warga Desa Ngepoh. Pertemuan tersebut membahas pembentukan Pokmas Mergo Mulyo yang dimaksudkan untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan peningkatan ekonomi pertanian masyarakat.

Dokumen lainnya berupa daftar hadir juga mencantumkan 30 nama warga beserta alamat dan kolom tanda tangan.

Dengan demikian, terdapat rangkaian dokumen administratif yang patut diperiksa dan diklarifikasi, bukan hanya satu lembar keputusan yang berdiri sendiri.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya.

Pada satu sisi, terdapat SK tertanggal 10 April 2023 yang secara formal mencantumkan Kepala Desa sebagai penerbit dan penandatangan keputusan pembentukan Pokmas.

Namun, pada sisi lain, melalui surat tertanggal 15 Oktober 2026, Kepala Desa yang sama menyatakan tidak pernah menerbitkan atau menetapkan SK tersebut.

Dua keterangan ini jelas bertolak belakang dan memerlukan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

*MUSYAWARAH WARGA ATAU MUSYAWARAH DESA FORMAL?*

Selain persoalan penerbitan SK, terdapat pula perbedaan keterangan mengenai mekanisme pembentukan Pokmas.

Surat Pemerintah Desa tanggal 15 Oktober 2026 menyatakan bahwa pembentukan Pokmas Mergo Mulyo tidak pernah dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.

Sementara itu, berita acara tanggal 8 April 2023 menyebutkan adanya pertemuan yang dihadiri 30 warga Desa Ngepoh untuk membentuk Pokmas Mergo Mulyo.

Memang, terdapat perbedaan yang perlu dipahami antara musyawarah warga dengan Musyawarah Desa formal dalam tata kelola pemerintahan desa. Berita acara yang tersedia menyebutkan lokasi pertemuan di rumah Agus Rianto, bukan di Balai Desa.

Namun, perbedaan tempat pelaksanaan tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan apakah Kepala Desa mengetahui, menyetujui, atau kemudian mengesahkan pembentukan kelompok tersebut melalui SK tertanggal 10 April 2023.

Pertanyaan yang justru harus dijawab adalah: apabila memang tidak pernah ada proses pembentukan dan musyawarah sebagaimana dimaksud Pemerintah Desa, bagaimana dokumen SK yang mencantumkan nama, tanda tangan, dan stempel Kepala Desa itu dapat diterbitkan atau beredar?

Sebaliknya, apabila SK tersebut benar diterbitkan oleh Kepala Desa, apa dasar pernyataan bahwa Kepala Desa tidak pernah menerbitkannya?

*UJIAN KETERBUKAAN DAN KONSISTENSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA*

Secara normatif, persoalan ini perlu dilihat melalui prinsip kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, serta pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka untuk menguji kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan pejabat pemerintahan.

Sementara itu, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan pentingnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, jawaban atas persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pernyataan bahwa Kepala Desa tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang beredar.

Diperlukan pemeriksaan terhadap arsip dan administrasi Pemerintah Desa Ngepoh, antara lain:

- Apakah SK tanggal 10 April 2023 tercatat dalam register keputusan Kepala Desa?

- Apakah tanda tangan dan stempel dalam dokumen tersebut benar berasal dari Kepala Desa Sunaryo?

- Siapa yang menyusun dan memproses penerbitan SK tersebut?

- Apakah berita acara dan daftar hadir tanggal 8 April 2023 benar merupakan dokumen hasil pertemuan warga?

- Apakah pernah ada keputusan pencabutan atau pembatalan SK tersebut?

- Atas dasar apa Kepala Desa pada 15 Oktober 2026 menyatakan tidak pernah menerbitkan SK?

Apabila terdapat dugaan bahwa dokumen tersebut tidak autentik, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif untuk mengetahui asal-usul, pembuat, dan pihak yang menggunakan dokumen tersebut. Sebaliknya, apabila dokumen terbukti autentik, pernyataan yang menyangkal penerbitannya juga perlu dipertanggungjawabkan secara administratif.

*JANGAN SAMPAI POLEMIK ADMINISTRASI MENJADI STIGMA TERHADAP PERJUANGAN MASYARAKAT*

Persoalan ini tidak boleh dipersempit hanya menjadi perdebatan mengenai status administrasi sebuah kelompok masyarakat.

Di balik keberadaan Pokmas Mergo Mulyo terdapat aspirasi masyarakat Desa Ngepoh yang berkaitan dengan perjuangan TORA dan redistribusi tanah.

Namun demikian, harus dipahami pula bahwa pengesahan pembentukan Pokmas tidak otomatis memberikan kewenangan untuk mewakili seluruh warga desa, ataupun dengan sendirinya membuktikan hak atas objek tanah yang diperjuangkan.

Kedudukan organisasi, mandat representasi masyarakat, dan hak atas tanah merupakan tiga persoalan yang harus diuji secara terpisah.

Publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai duduk persoalan sebenarnya. Jangan sampai pertentangan administrasi yang belum terungkap justru berkembang menjadi stigma negatif terhadap kelompok masyarakat yang sedang memperjuangkan aspirasi agraria.

Pemerintah Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, diharapkan dapat memberikan klarifikasi secara terbuka. Demikian pula pihak Pokmas Mergo Mulyo perlu menunjukkan dokumen asli dan bersedia mengikuti proses verifikasi administratif.

Camat Tanggunggunung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, serta instansi terkait juga patut memberikan perhatian terhadap persoalan ini sesuai kewenangannya.

Pada akhirnya, semua pihak diharapkan mengedepankan rasionalitas, menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menempuh jalur klarifikasi dan hukum apabila diperlukan.

Jangan menggunakan intimidasi, tekanan, ataupun tindakan anarkis dalam menyelesaikan persoalan.

Sebab, dalam negara hukum, kebenaran administrasi tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras menyangkal atau paling lantang mengklaim, melainkan oleh dokumen, fakta, prosedur, dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tulungagung harus tetap aman, damai, dan kondusif. Namun, kondusivitas tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keterbukaan dan hak masyarakat untuk memperoleh kejelasan.