Tulungagung, – Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Tulungagung, TA Hendri Dwianto, menyayangkan kegagalannya bertemu dengan Kepala SMKN 3 Boyolangu, Syaiful Huda, pada Senin (14/04/2025). Hendri mengaku datang ke sekolah tersebut untuk meminta klarifikasi terkait petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025.

Menurut Hendri, kunjungannya merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial LMP untuk memastikan proses PPDB berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Namun, saat tiba di sekolah, ia hanya diminta menunggu oleh Humas SMKN 3 Boyolangu Ajar Sudono dan diberitahu bahwa kepala sekolah sedang tidak berada di tempat.
"Padahal saya sudah menghubungi untuk janji pertemuan sejak sebulan yang lalu, tapi hingga hari ini belum ada kejelasan. Bahkan saat saya telepon atau kirim pesan WhatsApp juga tidak direspons. Saat saya datang langsung pun tidak ditemui. Tentu ini sangat saya sesalkan," ujar Hendri.
Ia menambahkan bahwa kehadirannya di SMKN 3 Boyolangu murni untuk melakukan konfirmasi langsung kepada kepala sekolah, karena pihak LMP telah memperoleh informasi terkait juknis PPDB 2025. Namun, segala upaya untuk menghubungi pihak kepala sekolah tidak membuahkan hasil.
"Kami hanya ingin memastikan kebenaran informasi soal juknis PPDB 2025. Tapi sayangnya, kepala sekolah tidak bisa dihubungi sama sekali," tegasnya
sumberiNewsTulungagung.id
Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN berencana melakukan menggabungkan 3 bank syariah anak usaha BUMN ke dalam satu perusahaan merger. Menteri...
Liputan6.com, Jakarta Kemenpora terus menunjukkan partisipasinya dalam meminimalisasi dampak pandemi COVID-19. Kali ini, Menpora Zainudin Amali...
Liputan6.com, Jakarta Merdeka Belajar episode keempat kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah organisasi penggerak. Sejak diluncurkan...
Liputan6.com, Jakarta - Budaya perusahaan menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan bertahan di masa pandemi Covid-19. Perusahaan yang...
Liputan6.com, Jakarta - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Jawa Timur melarang...