Probolinggo Jawa Timur, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya (Beringin Karya) turut berkomentar menilai rencana Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu yang berpotensi mengerdilkan demokrasi, Minggu (31/01/2021).
Gus Noer Fathur RE, Selaku ketua DPD Partai Berkarya menyebutkan bahwa potensi pengkerdilan demokrasi itu terbukti adanya usulan kenaikan parliamentary threshold atau PT ambang batas parlemen dari 4 persen. Kenaikan PT akan membuat kian banyak suara dan aspirasi rakyat terpaksa harus dihilangkan.
Pria kelahiran Palembang Sumatera Selatan itu menyampaikan, menurutnya, sistem demokrasi Indonesia secara prinsip sudah bagus, maka tidak perlu lagi di revisi saat ini, terlebih ditengah kondisi bangsa yang seharusnya DPR fokus pada upaya untuk megatasi penyebaran covid 19. Walaupun secara teknis perlu dikaji kembali untuk disempurnakan
“Aturan-aturan teknis yang selama ini menghambat seharusnya diperbaiki dan disempurnakan. Bukan merevisi prinsip demokrasi yang sudah bagus pada UU Pemilu," kata Gus Noer tersebut.
Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Hukum Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Soesilo Aribowo kecewa dengan putusan Majelis Hakim...
Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan teknologi memegang peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengembangkan usaha atau...
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur meminta kepolisian memproses hukum personelnya...
Liputan6.com, Jakarta - Penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung diminta berhati-hati dalam menangani kasus perbankan. Pasalnya posisi perbankan...
Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dugaan penganiayaan yang diterima 4 relawan...