BANDUNG, 9 November 2026 — Advokat Dr. (c) TNI AD Purn. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., menegaskan komitmennya memperjuangkan Perlindungan Hukum bagi masyarakat yang mengadukan dugaan tindakan Premanisme oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai anggota organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih di Kabupaten Subang.

Menurut Rikha Permatasari, penggunaan seragam maupun penyebutan nama organisasi tidak boleh menjadi sarana untuk menakut-nakuti masyarakat, menekan korban, atau menghalangi warga memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

“Kami tidak akan mentolerir tindakan premanisme yang berlindung di balik seragam ormas. Siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana harus Bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan Pelanggaran Hukum dan disinkronkan dengan Pembuktian sesuai Fakta Hukum. Seragam serta nama organisasi tidak memberikan kekebalan hukum,” tegas Rikha dalam pernyataannya.

Sebagai langkah konkret, Rikha menyatakan telah menyampaikan lima laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana untuk lima korban, dengan pihak yang dilaporkan berinisial AS dan D ,Cs, yang menurut keterangan pihak korban mengaku terkait dengan LMP Subang. Dugaan perbuatan serta keterlibatan masing-masing pihak diminta untuk diperiksa secara individual oleh Pihak Berwajib.

Dokumentasi yang disampaikan memperlihatkan empat tanda terima surat pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dan satu tanda terima pada Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jawa Barat, tertanggal 9 November 2026.

“Langkah kami konkret: membawa Pengaduan masyarakat ke institusi yang berwenang. Kami meminta setiap laporan ditelaah, setiap bukti diuji, dan setiap korban didengar keterangannya. Jangan sampai masyarakat kehilangan Keberanian mencari keadilan karena merasa berhadapan dengan pihak yang membawa nama Organisasi,” ujar Rikha.

Menghadiri Agenda Klarifikasi di Polda Jawa Barat

Rikha Permatasari sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum juga menyampaikan bahwa dirinya turut menghadiri agenda di Polda Jawa Barat untuk mendampingi kepentingan hukum kliennya.

Dalam dokumen undangan yang dilampirkan, Ditreskrimum Polda Jawa Barat menjadwalkan klarifikasi terhadap seorang pelapor pada Senin, 9 November 2026, pukul 10.00 WIB, terkait penyelidikan dugaan penyerobotan tanah di wilayah Desa Blanakan, Kabupaten Subang.

Undangan tersebut ditujukan kepada Para Korban untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi dan membawa dokumen yang berkaitan dengan perkara. Agenda klarifikasi ini merupakan bagian penanganan perkara yang disebut dalam surat undangan, sehingga perkembangannya perlu dibedakan dari lima surat laporan dan pengaduan yang diterima pada 9 November 2026.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang dijalankan Polda Jawa Barat. Kehadiran kami merupakan bentuk kerja sama untuk membantu memperjelas peristiwa, menyampaikan dokumen, dan memastikan kepentingan hukum klien tersampaikan,” kata Rikha Permatasari.

Meminta Penanganan Objektif dan Perlindungan bagi Korban

Rikha mendesak Pihak Berwajib menindaklanjuti pengaduan secara profesional, objektif, dan transparan, serta memberikan informasi perkembangan penanganan kepada pihak pelapor melalui mekanisme yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap keamanan korban dan saksi, terutama apabila terdapat laporan mengenai ancaman, tekanan, atau upaya menghalangi pemberian keterangan. Salah satu tanda terima yang dilampirkan mencatat pengaduan mengenai dugaan kekerasan psikis terhadap anak.

“Apabila ada anak yang terdampak, penanganannya harus memperhatikan kondisi psikologis dan menjaga kerahasiaan identitasnya. Anak tidak boleh menjadi sasaran tekanan dalam persoalan orang dewasa,” tegasnya.

Rikha Permatasari meminta agar seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif dan menyerahkan pemeriksaan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

Pertanggungjawaban Berdasarkan Perbuatan, Bukan Nama Organisasi

Rikha menegaskan bahwa penyebutan LMP Subang dalam keterangannya merujuk pada Bukti Otentik ,Data dan pengakuan pihak-pihak yang dilaporkan sebagaimana disampaikan oleh pihak korban. Kebenaran mengenai keanggotaan, kedudukan, dan keterkaitan mereka dengan organisasi tersebut masih perlu diklarifikasi.

Ia menekankan bahwa dugaan perbuatan individu tidak boleh serta-merta dibebankan kepada seluruh anggota maupun institusi organisasi.

“Kami meminta pertanggungjawaban atas Perbuatan Melanggar Hukum yang dilaporkan. Apabila ada pihak yang menggunakan atau mencatut nama organisasi untuk menekan masyarakat, hal itu harus diperjelas. Organisasi yang menjunjung hukum tentu berkepentingan menjaga namanya dari penyalahgunaan,” ujarnya.

“Ketegasan membela korban harus berjalan bersama penghormatan terhadap proses hukum. Kami akan mengawal pengaduan ini, meminta pemeriksaan yang sungguh-sungguh, dan memperjuangkan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Negara harus hadir ketika warga mencari perlindungan dan keadilan,” pungkas Rikha.