Jumat, 2 Oktober 2026 - 02:54 WIB
Bijak Bermedia Sosial

Dinilai banyak kejanggalan PPDB SMA di Tulungagung, Laskar Merah Putih surati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk tuntut Keterbukaan.

Kamis, 20 Juli 2023
408 views
0
IMG-20230720-WA0086

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tulungagung 2023 kembali menjadi sorotan. Pelaksanaan kebijakan yang diterapkan di tahun ini ditengarai menjadi sebab banyaknya kejanggalan yang terjadi.

Hendri Dwiyanto selaku Ketua Laskar Merah Putih Macab Tulungagung menyampaikan, mulai dari Jalur Afirmasi , Jalur Prestasi hingga Zonasi , Perpindahan kerja Orag tua. ditemukan beberapa kejanggalan antara lain banyak siswa yang terdaftar diluar jarak yang ditentukan masuk melalui jalur Zonasi.

"Selain itu pada Jalur Prestasi, juga ditemukan beberapa kejanggalan seperti telah mendapat banyak berbagai prestasi di bidang olahraga, namun tidak diterima". ungkap Hendri. Kamis (20/07/2023)

Laskar Merah Putih mendorong Kacabdindik Tulungagung & Trenggalek sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk lebih ketat mengawasi dan mengevaluasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Tulungagung. Jangan sampai ada titipan didasarkan atas alasan-alasan subjektif dengan melebihikan Pagu yang sudah ditetapkan. Kalau perlu evaluasi total data yang sudah masuk.

Ditemui dikantor LMP Tulungagung, Hendri menyatakan wajib Transparansi dilakukan dalam PPDB SMA. 

"Jika tidak dibarengi dengan layanan yang Responsif dan terbuka dari Dinas Pendidikan, tidak salah apabila banyak masyarakat berasumsi bahwa PPDB tahun ini akan memakan korban. Bagi yang kurang berhak mengambil jatah yang lebih berhak. Atau menjadi momen saling terkam dan saling resah antar pelajar dan orangtua murid," jelasnya.

Hendri mendorong agar Kacabdindik Tulungagung Trenggalek lebih terbuka terhadap proses diskusi dengan pihak-pihak di luar instansinya, seperti unsur Dewan Pendidikan, DPRD, pengamat, Ormas, serta komunitas orangtua murid dan pelajar untuk menyediakan layanan PPDB yang terbaik bagi calon siswa.

"PPDB harusnya menjadi momen transisi pendidikan yang memerdekakan, bukan terus menerus menjadi momok bagi semua. Urusan pendidikan adalah urusan bersama yang menyangkut masa depan, bukan urusan Dinas Pendidikan sendirian," pungkasnya.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

YLBHI Minta Polisi yang Pukul Jurnalis Saat Liput Demo Diproses Hukum

Mon, 19 Oct 2020 02:34:37am

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur meminta kepolisian memproses hukum personelnya...

Penegak Hukum Diminta Hati-Hati Tangani Kasus Perbankan

Mon, 19 Oct 2020 02:00:31am

Liputan6.com, Jakarta - Penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung diminta berhati-hati dalam menangani kasus perbankan. Pasalnya posisi perbankan...

4 Relawannya Dianiaya Oknum Polisi, PP Muhammadiyah Siapkan Jalur Hukum

Mon, 19 Oct 2020 01:58:37am

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dugaan penganiayaan yang diterima 4 relawan...

Kena Hukum Baca Pancasila, Kata yang Diucapkan Emak-Emak Ini Malah Bikin Gregetan

Mon, 19 Oct 2020 01:53:24am

Liputan6.com, Jakarta - Di masa pandemi seperti sekarang ini, protokol kesehatan wajib diterapkan masyarakat termasuk saat mengendarai kendaraan...

Ritual Kuno Batu Peninis Mengawali Pembukaan Desa Kartun Sidareja

Mon, 19 Oct 2020 01:03:28am

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah ritual budaya di Desa Sidareja Peninis, Purbalingga, Jawa Tengah bangkit kembali setelah sempat terkubur satu abad....

Baca Juga