Jumat, 17 Juli 2026 - 05:15 WIB
Bijak Bermedia Sosial

Dinilai banyak kejanggalan PPDB SMA di Tulungagung, Laskar Merah Putih surati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk tuntut Keterbukaan.

Kamis, 20 Juli 2023
377 views
0
IMG-20230720-WA0086

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tulungagung 2023 kembali menjadi sorotan. Pelaksanaan kebijakan yang diterapkan di tahun ini ditengarai menjadi sebab banyaknya kejanggalan yang terjadi.

Hendri Dwiyanto selaku Ketua Laskar Merah Putih Macab Tulungagung menyampaikan, mulai dari Jalur Afirmasi , Jalur Prestasi hingga Zonasi , Perpindahan kerja Orag tua. ditemukan beberapa kejanggalan antara lain banyak siswa yang terdaftar diluar jarak yang ditentukan masuk melalui jalur Zonasi.

"Selain itu pada Jalur Prestasi, juga ditemukan beberapa kejanggalan seperti telah mendapat banyak berbagai prestasi di bidang olahraga, namun tidak diterima". ungkap Hendri. Kamis (20/07/2023)

Laskar Merah Putih mendorong Kacabdindik Tulungagung & Trenggalek sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk lebih ketat mengawasi dan mengevaluasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Tulungagung. Jangan sampai ada titipan didasarkan atas alasan-alasan subjektif dengan melebihikan Pagu yang sudah ditetapkan. Kalau perlu evaluasi total data yang sudah masuk.

Ditemui dikantor LMP Tulungagung, Hendri menyatakan wajib Transparansi dilakukan dalam PPDB SMA. 

"Jika tidak dibarengi dengan layanan yang Responsif dan terbuka dari Dinas Pendidikan, tidak salah apabila banyak masyarakat berasumsi bahwa PPDB tahun ini akan memakan korban. Bagi yang kurang berhak mengambil jatah yang lebih berhak. Atau menjadi momen saling terkam dan saling resah antar pelajar dan orangtua murid," jelasnya.

Hendri mendorong agar Kacabdindik Tulungagung Trenggalek lebih terbuka terhadap proses diskusi dengan pihak-pihak di luar instansinya, seperti unsur Dewan Pendidikan, DPRD, pengamat, Ormas, serta komunitas orangtua murid dan pelajar untuk menyediakan layanan PPDB yang terbaik bagi calon siswa.

"PPDB harusnya menjadi momen transisi pendidikan yang memerdekakan, bukan terus menerus menjadi momok bagi semua. Urusan pendidikan adalah urusan bersama yang menyangkut masa depan, bukan urusan Dinas Pendidikan sendirian," pungkasnya.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

20 Desa Terdampak Banjir Garut, Termasuk 25 Rumah Ibadah

Mon, 19 Oct 2020 12:59:12am

Liputan6.com, Bandung - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 20 desa yang tersebar di tiga kecamatan terdampak banjir akibat...

Pesona Desa Wisata Kembang Arum Turi Sleman, Dilengkapi Info Lokasi dan Harga Tiket

Mon, 19 Oct 2020 12:57:11am

Liputan6.com, Jakarta Desa Wisata Kembang Arum Turi Sleman merupakan sebuah desa dengan pemandangan yang bersih dan tertata rapi. Suasana yang...

Pengusaha dan Organisasi Islam Sambut Positif Rencana Merger Bank Syariah BUMN

Mon, 19 Oct 2020 12:33:27am

Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN berencana melakukan menggabungkan 3 bank syariah anak usaha BUMN ke dalam satu perusahaan merger. Menteri...

Menpora Beri Bantuan Alat Kesehatan Kepada Organisasi Mahasiswa

Mon, 19 Oct 2020 12:32:03am

Liputan6.com, Jakarta Kemenpora terus menunjukkan partisipasinya dalam meminimalisasi dampak pandemi COVID-19. Kali ini, Menpora Zainudin Amali...

Mengenal Lebih Jauh Organisasi Penggerak dan Reformasi Pendidikan

Mon, 19 Oct 2020 12:30:27am

Liputan6.com, Jakarta Merdeka Belajar episode keempat kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah organisasi penggerak. Sejak diluncurkan...

Baca Juga