Jumat, 17 April 2026 - 10:02 WIB
banner ucapan Sekda revs

Aksi PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Bentangkan Kertas di Rapat Paripurna DPRD DKI dan Pamer “Walk Out” ke Pedemo

Kamis, 8 September 2022
380 views
0
631722e9c4fe7

Pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar pada Sabtu (3/9/2022). Kenaikan harga BBM ini menuai beragam respons dari berbagai kalangan, baik buruh, mahasiswa, maupun partai politik.

Penolakan kenaikan harga BBM disampaikan para mahasiswa dengan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, sedangkan para buruh berdemo di Gedung DPR RI. Sementara itu, partai politik menyampaikan penolakannya dalam forum resmi, salah satunya rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menyampaikan sikap fraksinya atas kenaikan harga BBM dengan menginterupsi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang beragenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/9/2022). "Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ahmad. Ia pun meminta semua anggota Fraksi PKS berdiri dan membentangkan kertas bertulisan "PKS Tolak Kenaikan Harga BBM". Selain itu, Ahmad juga meminta pimpinan DPRD DKI Jakarta meneruskan pernyataan sikap fraksinya kepada pemerintah pusat.

Gembong meminta pimpinan rapat, yakni Misan Samsuri, untuk tegas menyatakan bahwa rapat paripurna ini bukan momen untuk menyatakan sikap parpol, melainkan untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran. "Tolong pimpinan, hal seperti ini tegas, momentum rapat paripurna ini adalah penyampaian LP P2APBD. Tidak ada penyampaian sikap politik partai. Tolong itu jadi catatan pimpinan," kata Gembong. "Catatan buat teman-teman, hari ini apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDI-P itu sudah betul. Jadi, tolong jangan melebar ke mana-mana," jawab Misan Samsuri. Kendati demikian, Ahmad Yani menegaskan bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat berhak untuk menyampaikan aspirasi, termasuk dalam rapat paripurna kali ini. "Agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat. Tolong teman-teman dari Fraksi PKS berdiri, tunjukkan jati dirimu. Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ahmad.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aksi PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Bentangkan Kertas di Rapat Paripurna DPRD DKI dan Pamer "Walk Out" ke Pedemo", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/07/08390101/aksi-pks-tolak-kenaikan-harga-bbm-bentangkan-kertas-di-rapat-paripurna?page=all.
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Nursita Sari

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

Warga Besipae NTT Diserang Massa Desa Tetangga, Warga Luka-Luka

Mon, 19 Oct 2020 01:02:18am

Liputan6.com, Kupang - Setelah ricuh dengan sejumlah aparat Satpol PP NTT, 37 warga Pubabu-Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor...

Wali Kota Tarakan Resmikan Program TNI Manunggal Membangun Desa

Mon, 19 Oct 2020 01:00:29am

Liputan6.com, Tarakan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-109 di Kota Tarakan secara resmi dimulai. Mulainya kegiatan ini ditandai oleh...

20 Desa Terdampak Banjir Garut, Termasuk 25 Rumah Ibadah

Mon, 19 Oct 2020 12:59:12am

Liputan6.com, Bandung - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 20 desa yang tersebar di tiga kecamatan terdampak banjir akibat...

Pesona Desa Wisata Kembang Arum Turi Sleman, Dilengkapi Info Lokasi dan Harga Tiket

Mon, 19 Oct 2020 12:57:11am

Liputan6.com, Jakarta Desa Wisata Kembang Arum Turi Sleman merupakan sebuah desa dengan pemandangan yang bersih dan tertata rapi. Suasana yang...

Pengusaha dan Organisasi Islam Sambut Positif Rencana Merger Bank Syariah BUMN

Mon, 19 Oct 2020 12:33:27am

Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN berencana melakukan menggabungkan 3 bank syariah anak usaha BUMN ke dalam satu perusahaan merger. Menteri...

Baca Juga