Kitamerahputih.com Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua minimbulkan polemik serta banyak isu-isu yang memprovokasi yang berkembang dimasyarakat.

Kapuspen Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan memberi penjelasan terkait polemik tersebut mengatakan "Sebenarnya tidak ada penunjukan Plh Gubernur karena tidak ada dokumen resminya, seperti SK atau dalam bentuk dokumen lainnya," Selasa (29/6).

Diapun mengutip Pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sekda bisa melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah bilamana kepala daerah dan wakil kepala daerahnya tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.   

Keterkaitan nya dengan Provinsi Papua, saat ini Gubernur Lukas Enembe sedang dirawat (berhalangan sementara), kemudian Wakil Gubernur Klemen Tinal meninggal dunia beberapa waktu lalu," ujarnya.

Melalui radiogram Dirjen Otonomi Daerah itu merupakan dokumen administrasi untuk mengingatkan sekretaris daerah (sekda) dalam kondisi saat ini yang ada di Papua.

"Inilah yang diingatkan dan diarahkan oleh Kemendagri kepada Pemda Provinsi melalui Radiogram Dirjen Otda, sebagai jawaban atas surat Sekda Provinsi dan Menindaklanjuti surat KPPN Prov Papua

Mendagri Tito Karnavian mendengar kabar bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe berencana mengadu ke Presiden Jokowi terkait penunjukan pelaksana tugas oleh Sekda, karena dinilai tidak sesuai prosedur. Kemendagri sudah berkoordinasi dengan Pemprov Papua terkait hal itu.Agar masalah polemik di Pemda Provinsi Papua Bisa Tersekesaikan dengan baik.dan tidak merisaukan Masyarakat yang ada di sana

Mendagri merespons persoalan ini dengan serius, dan kemarin sudah menugaskan Kapuspen untuk berkoordinasi dengan Forkopimda, jajaran Pemda, dan elemen masyarakat lainnya di Jayapura,