"Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Papua bahwa kehadiran gubernur Papua di tanah Papua

Yang pertama Lukas Enembe masih aktif sebagai gubernur provinsi papua saat ini," ujar Ode di Kota Jayapura, Kamis (10/7).

Otniel Deda yang juga selaku aktivis yang selama ini berteriak tentang tanah Papua menyampaikan beberapa poin penting yang harus diselesaikan oleh Gubernur Papua diantaranya :

1. Gubernur segera memperbaiki kondisi pemerintahan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat Papua. 

2. Terkait kebijakan pemerintah pusat, berkaitan dengan vaksinasi kami meminta kepada Bapak Gubernur Papua agar melakukan koordinasi kepada dinas kesehatan provinsi Papua serta Tim satgas Covid 19 Papua beserta kabupaten, kota untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Vaksin, agar tidak ada unsur-unsur pemaksaan yang berlebihan kepada masyarakat.

3. Gubernur Papua mengevaluasi kinerja SKPD

4. Meminta gubernur Papua untuk membentuk tim rancangan UU OTSUS yang dibentuk langsung oleh Gubernur Papua yang melibatkan unsur MRP, DPRP. Bupati atau walikota se-tanah Papua dan DPRD kabupaten atau kota, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan dan akademis.

5. Dewan kesenian daerah sudah bekerja maksimal ,namun akhir-akhir ini kami melihat terjadinya penurunan. Belum ada program-program yang nyata yang bisa melibatkan para budayawan, seniman-seniman, serta pelaku kerajinan tangan di Papua yang menyentuh secara nyata.

6. Gubernur segera membangun kantor staf khusus provinsi Papua dengan dasar otonomi Khusus .

7. Gubernur segera Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di 5 wilayah adat provinsi Papua agar pemuda-pemudi mendapatkan keahlian khusus.

Otniel Deda juga meminta agar Gubernur segera melakukan rapat koalisi Lukmen Jilid II.

"Kami mendorong kepada bapak Lukas Enembe Gubernur Papua kiranya dapat segera melakukan rapat koalisi Pemenangan LUKMEN Jilid II sesuai dengan mekanisme dan prosedur tahapan. Yang nantinya akan diparipurnakan di DPR Papua.

Menurut Ode hal ini sangat penting disisah masa jabatan Gubernur agar komitmen Visi dan Misi bisa terealisasi dengan baik. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap sumber dana APBN, APBD maupun Otsus dapat berjalan maksimal.