JAYAPURA –KITA MERAH PUTIH@ COM
Pemerintahan Papua Menyikapi kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang saat ini dalam proses pengobatan berakibat fatal pada lambannya penyelanggaraan pemerintahan, maka Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua mendesak Pemerintah Pusat lewat Kemendagri sesegera mungkin menunjuk Penjabat Gubernur. sementara.
Jayapura, Selasa (04/01/2022) Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jackob Fiobetauw.
Didampingi Menase Taime, Ketua Forum Peduli Kemanusiaan, Jhon Maurits Suebu, Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan, Jackob Fiobetauw, Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jhon Suebu, Ondoafi ifale, Wakil Ketua GKI Klasis Sentani Piter Yom, SE, Harly Ohei, Ondoafi Heram, Septinus Ibo, Ondoafi Atamali dan Jhon Tukayo, Kepala Suku Heram Ayapo mengatakan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua, belum berjalan dengan maksimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah, kurang nya kapasitas pejabat pelaksana dalam mengelola Birokrasi yang Pemerintahan Daerah yang begitu besar.
Menurut Beliau, jackob Fiobetauw, kapasitas penyelenggara pemerintahan menjadi salah satu faktor, terhadap masih banyaknya masalah dan ketimpangan- ketimpangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Papua. Dan rendahnya kualitas pejabat juga tindakan korup yang berlebihan, turut menambah ‘citra buruk’ birokrasi yang tidak diharapkan masyarakat.
Keburukan birokrasi tak lepas dari lemahnya kepemimpinan di Papua. Gubernur Lukas Enembe yang sejatinya dapat mengelola Papua lebih baik, untuk kepentingan masyarskat banyak,malah meninggalkan rekam jejak yang semakin memperparah pelayanan birokrasi terhadap masyarakat pada umumnya di Papua
Dengan kondisi kesehatan,Lukas Enembe memang tidak lagi mampu dalam menjalan roda pemerintahan dengan baik dalam setahun terakhir. terus merosot. sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatannya yang menurun drastis. Lukas dikabarkan, bahkan kini tengah menjalani perobatan besar di luar negeri. Lukas mesti mengikuti berbagai petunjuk dokter dan tindakan medis yang menyita waktunya untuk melayani warga Papua.” ungkapnya
Akibat berkonsentrasi pada pengobatan diri, Lukas telah mengabaikan tugasnya sebagai Gubernur Papua. Disisi lain, banyak persoalan pasca PON XX Papua yang berlarut-larut. dan sanpai saat ini belum terselesaikan,Berbagai lapisan di Papua, termasuk tokoh Gereja Katolik, Pastor Yohanes Djonga, telah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Panitia Besar PON XX atas dugaan penyalahgunaan dana.
“Tuntutan agar masalah PON harus diselesaikan, bukan tanpa alasan. Forum Peduli Kemanusiaan mencatat, sejumlah lahan ulayat yang digunakan untuk pembangunan sejumlah venue PON, bahkan belum dibayar oleh Pemerintah Papua. Diantaranya adalah Venue Cricket, di Doyo, Kabupaten Jayapura,” ujarnya
Segudang persoalan ini, telah membuat malu masyarakat Papua. Ini juga berbanding terbalik dengan janji pemerintah. Pemerintah mengatakan, akan membayar lunas masalah hak ulayat, tapi ujungnya tidak jelas. Acara pembukaan PON digelar meriah, penuh pesta kembang api, tapi ternyata ada pemilik tanah yang sampai saat ini merasa tertipu.
Maka dari itu persoalan Papua dan pemimpinnya yang tidak sehat, tokoh adat dan Forum Peduli Kemanusiaan di Papua mendesak kepada pemerintah segera menyelesaikan maslah ini.
Menunjuk seorang Penjabat Gubernur Papua agar kiranya pemerintahan dapat kembali optimal. Dengan tiadanya Wakil Gubernur dan kondisi Gubernur Papua yang sakit-sakitan, telah mengakibatkan kegaduhan birokrasi dan minusnya pelayanan publik.
Penjabat Gubernur Papua yang ditunjuk, selambat lambatnya hingga akhir Maret 2022.
Kami juga minta pemerintah pusat segera bersikap dengan menangkap/memeriksa Ketua PB PON Papua Yunus Wonda dan Sekum KONI Papua Kenius Kogoya karena tidak becus mengatur dana PON sehingga hak ulayat masyarakat berupa tanah atau lahan yang dibangun infrastruktur PON belum dibayar hingga kini.ke mana dana PON XX sebanyak itu.
Kepada Bupati Jayapura, jangan diam saja dan menutup mata tapi segera mendorong pemerintah pusat dan provinsi Papua membayar hak pemilik ulayat. karna Masyarakat sangat kecewa dengan sikap yang tidak menghargai adat.
Jika permintaan ini tidak diindahkan, maka masyarakat adat akan bertindak lebih besar dengan menggugat pemerintah dan pihak terkait untuk segera melunasi hak-hak yang belum dibayarkan.
Forum Peduli Kemanusiaan dan para tokoh adat Papua,”
Red Audry
