Kamis, 11 Agustus 2022 - 04:28 WIB
STUNTING_format website 1920 x 685 px

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menerima hasil kinerja Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) 

Rabu, 16 Juni 2021
66 views
0
IMG-20210616-WA0021

 

Kitamerahputih.com Jhon NR Gobai selaku Ketua Kelompok Khusus DPR Papua mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) tentang Otsus Papua pada tahun 2001 haruslah dilihat dari dua sisi yaitu sisi hukum dan juga dari sisi politik.

Ia juga menjelaskan dari sisi Hukum, UU Otsus Papua adalah Regulasi atau Dasar Hukum pelaksanaan Pemerintah yang berstatus sesuai dengan pasal 18B ayat 1 UUD 1945 sedangkan dari sisi Politik, Papua haruslah dimaknai bahwa UU tersebut adalah UU Resolusi Konflik,

"Kini kita berada pada situasi dilematis karena terdapat aksi penolakan Otsus dilanjutkan dan meminta referendum, namun ada juga meminta Otsus harus berjalan, karena telah membantu pelaksanaan pembangunan melalui adanya Dana Otsus yang mempengaruhi peningkatan jumlah APBD," Ujarnya

Kelompok Khusus DPR Papua menerima hasil kerja Pansus Otsus dengan catatan yaitu Gurbernur Papua, Pimpinan DPR Papua dan MRP untuk meminta Presiden dan Ketua DPR RI agar menunda pembahasan RUU perubahan kedua UU no 21 tahun 2001

"Presiden Republik Indonesia duduk bersama seperti yang terjadi dengan Aceh, termaksud stakholder lainnya di Papua, sesuai dengan ketentuan pasal 74 dan 77 UU no 21 tahun 2001," Pintanya

Kemudian hasilnya dituangkan dalam butir butir kesepakatan dan menjadi dasar disusunnya RUU perubahan kedua UU no 21 tahun 2001 tentang Otsus di Papua agar terpenuhi ketentuan UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 10 ayat 1 huruf e yang berisi tentang pemenuhan kebutuhan Hukum dalam masyarakat

Selain itu diharapkan melalui revisi kedua dapat disepakati Otsus Papua sebagai pagar yang Lex Specialis dan memberikan kewenangan yang luas kepada Papua yang bercirikan semua peraturan perundang-undangan yang ada, dinyatakan tidak berlaku di Provinsi Papua

"Selanjutnya akan diatur dalam peraturan Daerah khusus dan peraturan Daerah Provinsi, termaksud di Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua kecuali lima kewenangan yang menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat, namun untuk bidang Pertahanan dan Keamanan, pelaksanaanya haruslah di koordinasikan dengan Daerah," Jelasnya (Akim)

Keterangan Foto: Jhon NR Gobai selaku Ketua Kelompok Khusus DPR Papua saat membacakan sikap Kelompok Khusus DPR Papua dalam Rapat Paripurna (15/06) 

Red Audry Latumahina

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

Pastikan Hewan Kurban Aman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pejabat Bupati Musi Banyuasin Pantau Langsung Vaksinasi

Wed, 29 Jun 2022 04:27:44pm

Kita Merah putih.com Untuk mengantisipasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sekaligus mengantisipasi masuknya hewan yang terjangkiti PMK menjelang...

Mobil Pengakut Minyak Mentah Terbakar 4 rumah hangus Terbakar

Wed, 29 Jun 2022 12:25:39pm

Kitamerah putih.com Telah terjadi kecelakaan Jalinteng Sekayu-Lubuk Linggau tepatnya di Desa Ulak Teberau dusun lima Kecamatan Lawang Wetan,...

Tambah kapasitas Tanaga Promokes Dinkes Muba Adakan Pelatihan Publik Speaking dan Pelatihan Menulis

Tue, 28 Jun 2022 11:26:26am

  Kitamerah putih.com Dalam rangka menyampaikan program Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin Kepada masyarakat Dinas kesehatan kabupaten Musi...

Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia (F-PPI) Sarankan Revitalisasi Sungai

Mon, 27 Jun 2022 03:08:56pm

Kitamerah putih.com Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia(F-PPI) pada Raperda Inisiatif Pemerintah Kabupaten Musi RAPERDA tentang Pencabutan...

Pejabat Bupati Musi Banyuasin Muba sampai Penjelasan 3 Raperda Inisiatif Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin

Mon, 27 Jun 2022 01:26:06pm

  Kita Merah putih.com Pejabat Bupati Musi Banyuasin Drs H Apriadi Msi sampai Penjelasan 3 Raperda Inisiatif Pemerintah kabupaten Musi...

Baca Juga