Rabu, 1 Februari 2023 - 04:16 WIB
KHARHUTBUNLAH-format-website-1920-x-685-px-1536x548

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menerima hasil kinerja Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) 

Rabu, 16 Juni 2021
84 views
0
IMG-20210616-WA0021

 

Kitamerahputih.com Jhon NR Gobai selaku Ketua Kelompok Khusus DPR Papua mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) tentang Otsus Papua pada tahun 2001 haruslah dilihat dari dua sisi yaitu sisi hukum dan juga dari sisi politik.

Ia juga menjelaskan dari sisi Hukum, UU Otsus Papua adalah Regulasi atau Dasar Hukum pelaksanaan Pemerintah yang berstatus sesuai dengan pasal 18B ayat 1 UUD 1945 sedangkan dari sisi Politik, Papua haruslah dimaknai bahwa UU tersebut adalah UU Resolusi Konflik,

"Kini kita berada pada situasi dilematis karena terdapat aksi penolakan Otsus dilanjutkan dan meminta referendum, namun ada juga meminta Otsus harus berjalan, karena telah membantu pelaksanaan pembangunan melalui adanya Dana Otsus yang mempengaruhi peningkatan jumlah APBD," Ujarnya

Kelompok Khusus DPR Papua menerima hasil kerja Pansus Otsus dengan catatan yaitu Gurbernur Papua, Pimpinan DPR Papua dan MRP untuk meminta Presiden dan Ketua DPR RI agar menunda pembahasan RUU perubahan kedua UU no 21 tahun 2001

"Presiden Republik Indonesia duduk bersama seperti yang terjadi dengan Aceh, termaksud stakholder lainnya di Papua, sesuai dengan ketentuan pasal 74 dan 77 UU no 21 tahun 2001," Pintanya

Kemudian hasilnya dituangkan dalam butir butir kesepakatan dan menjadi dasar disusunnya RUU perubahan kedua UU no 21 tahun 2001 tentang Otsus di Papua agar terpenuhi ketentuan UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 10 ayat 1 huruf e yang berisi tentang pemenuhan kebutuhan Hukum dalam masyarakat

Selain itu diharapkan melalui revisi kedua dapat disepakati Otsus Papua sebagai pagar yang Lex Specialis dan memberikan kewenangan yang luas kepada Papua yang bercirikan semua peraturan perundang-undangan yang ada, dinyatakan tidak berlaku di Provinsi Papua

"Selanjutnya akan diatur dalam peraturan Daerah khusus dan peraturan Daerah Provinsi, termaksud di Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua kecuali lima kewenangan yang menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat, namun untuk bidang Pertahanan dan Keamanan, pelaksanaanya haruslah di koordinasikan dengan Daerah," Jelasnya (Akim)

Keterangan Foto: Jhon NR Gobai selaku Ketua Kelompok Khusus DPR Papua saat membacakan sikap Kelompok Khusus DPR Papua dalam Rapat Paripurna (15/06) 

Red Audry Latumahina

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

Kapolres Muba Akbp Siswandi Sik SH MH Terima Penghargaan IKPA Terbaik

Fri, 9 Dec 2022 01:30:15pm

  Usaha tidak akan mengkhianati hasil, itulah pepatah yang tepat untuk polres Muba, berkat kerja keras dan penuh tanggung jawab yang dilakukan...

Patut di contoh Kapolres Muba besuk Rekan Kerja yang sakit

Fri, 9 Dec 2022 01:24:05pm

Menjenguk orang sakit adalah salah satu amal salih berpahala besar. Selain menjalin silaturahmi, bisa juga menghibur orang yang sedang sakit...

Ditemukan Mayat Perempuan Tanpa Identitas di Sungai Brantas Polisi Masih Mendalami

Sun, 4 Dec 2022 02:24:08pm

Kitamerahputih.com Tulung Agung ,Polisi menerima laporan penemuan mayat perempuan tanpa identitas, pada Minggu (04/12/2022) pagi tadi. Hal ini...

Tambang Galian c di desa Tulung Rejo membawa dampak lingkungan Bagi Desa Jeli.

Sun, 4 Dec 2022 10:36:25am

Kita Merah Putih.com   Hendri Dwiyanto Ketua Laskar Merah Putih cabang tulungagung bersama Anggota mendatangi kantor kepala desa tulungrejo...

Pemkab Muba sukses Gelar Bupati Cup 2022 Kecamatan Bayung Lencir juara pertama

Fri, 2 Dec 2022 01:15:44pm

Kitamerah putih.com  Kabupaten Musi Banyuasin bumi Serasan Sekate juga mendapatkan julukan kota olahraga memang tidak di ragukan lagi,Pembina terus...

Baca Juga