Minggu, 22 November 2026 - 08:35 WIB
Bijak Bermedia Sosial

Tasrif Yang Namanya Advokat Tak Termasuk Dalam Sektor Esensial, Harus Disamakan Dengan Aparat Hukum Lainnya

Kamis, 8 Juli 2021
265 views
0
Screenshot_2021-07-08-13-58-40-95

Untuk mencegah penyebaran Virus Corona yang semakin marak, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat ( PPKM Darurat) Khusus Jawa dan Bali.

Hal ini tentu membatasi ruang gerak atau aktifitas dari seluruh masyarakat terutama di Pulau Jawa dan Bali.

Untuk dapat mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut, maka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat Covid 19, yang berlaku sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021.Dimana dalam instruksi Mendagri tersebut, terdapat sektor esensial dan kritikal.

Menanggapi kebijakan Advokat tidak termasuk dalam sektor esensial, Ketua Bidang OKK DPP Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), Tasrif. SH, MH, kepada wartawan tgl (5/7/2021), mengungkapkan “Pada prinsipnya kami selaku Advokat mendukung penuh langkah- langkah pemerintah dalam hal penanganan bencana Covid saat ini,” ungkapmya

Namun kata dia Tasrif berkaitan dengan profesi Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat selaku pencari keadilan.

“Untuk itu pemerintah patut mempertimbangkan profesi Advokat masuk kategori esensial,

mengingat populasi jumlah Advokat di indoneisia juga tidak berpotensi menimbulkan adanya kerumunan,yang dapat memacu reaktif nya covid ujarnya.

Mereka juga banyak melakukan kegiatan pembelaan klien dengan cara Online atau Virtual seperti sidang - sidang yang di lakukan belakangan ini.setelah adanya masa pandemik covid.

Tasrif menambahkan bahwa tuntutan para Advokat yaitu harus samakan juga setara dengan aparat penegak hukum lainnya sesuai UU No 18 2003.

“Bahwa kehadiran kami sewaktu- waktu sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan untuk didampingi secara hukum,” paparnya

 

Red Audry Latumahina

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

MARI PATUH BERSAMA PP 35 TAHUN 2021 DISNAKERTRANS MUBA AJAK HRD DAN PEKERJA WUJUDKAN HUBUNGAN KERJA YANG ADIL DI BUMI SERASAN SEKATE

Sat, 3 Oct 2026 01:10:22am

  Hak Pekerja Terlindungi • Perusahaan Tenang & Produktif • Mendukung Stabilitas Ekonomi Sekayu, 2 Oktober 2026 – Untuk menciptakan...

Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Muba, Polres Lakukan Penyelidikan dan Sita Barang Bukti

Thu, 17 Sep 2026 01:31:26pm

Polsek Sanga Desa Polres Musi Banyuasin, kembali menunjukkan hasil positif dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pengiriman hasil panen...

Dua Rumah di Muara Teladan Musi Banyuasin Hangus Terbakar, Kerugian Capai Rp250 Juta

Thu, 17 Sep 2026 01:26:28pm

  SEKAYU – Kebakaran hebat menghanguskan dua unit rumah milik warga di Dusun 3 RT 09 RW 00, Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten...

Krisis Kepemimpinan KONI Muba: Kinerja Tim Caretaker Dikecam, Pembinaan Atlet Terancam Lumpuh

Tue, 15 Sep 2026 06:34:29am

  Sekayu — Ketidakjelasan arah tata kelola olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kian memprihatinkan. Lambannya kinerja Tim Caretaker...

Perdana di Sumsel, Musda XI Golkar Muba Sukses Gelar Konsolidasi dan Tetapkan Afitni Junaidi Gumay Secara Aklamasi

Fri, 11 Sep 2026 02:10:00pm

MUBA — DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) resmi mengukir sejarah sebagai daerah pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang...

Baca Juga