Sekayu, Muba – Kabar gembira bagi masyarakat Muba. RSUD Sekayu segera menjadi salah satu tempat pelaksanaan vaksinasi internasional, khususnya bagi Pelaku Perjalanan Baik Mahasiswa, ataupun jamaah Umroh dan Haji.
Langkah strategis ini ditandai dengan kunjungan Plt Direktur RSUD Sekayu, drg. Dina Krisnawati, M.Kes., ke Balai Karantina Kesehatan (BKK) Kelas I Palembang pada Selasa (16/9/2025). Kunjungan tersebut untuk mengajukan permohonan izin resmi agar RSUD Sekayu dapat melayani vaksinasi internasional.
“Alhamdulillah, secara teknis dan administrasi semua berkas kita sudah lengkap. Harapannya dalam waktu dekat izin bisa segera terbit sehingga RSUD Sekayu resmi menjadi tempat vaksinasi internasional. Dengan begitu, masyarakat Muba tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan layanan ini,” ungkap drg. Dina Krisnawati, M.Kes.
Sementara itu, Kepala BKK Kelas I Palembang, Emmilya Rosa, SKM, MKM, menyambut baik pengajuan tersebut. “Kami berharap RSUD Sekayu segera menginput data-data persyaratan izin. Setelah lengkap, akan langsung kami proses dan verifikasi. Jika sesuai, maka izin akan segera diterbitkan tanpa memakan waktu lama,” jelasnya.
Bupati Muba H M Toha Tohet, turut memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan jajaran RSUD Sekayu. Menurutnya, langkah ini sangat penting bagi masyarakat Muba, khususnya calon jamaah Umroh dan Haji.
“Ini adalah bentuk komitmen Pemkab Muba dalam menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik dan memudahkan akses masyarakat. Dengan adanya layanan vaksinasi internasional di RSUD Sekayu, warga tidak perlu lagi ke luar daerah. InsyaAllah ini juga akan mempercepat dan mempermudah persiapan keberangkatan ibadah Umroh dan Haji bagi jamaah kita,” tegas Bupati Toha.
Liputan6.com, Jakarta Merdeka Belajar episode keempat kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah organisasi penggerak. Sejak diluncurkan...
Liputan6.com, Jakarta - Budaya perusahaan menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan bertahan di masa pandemi Covid-19. Perusahaan yang...
Liputan6.com, Jakarta - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Jawa Timur melarang...
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioer Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso meminta perusahaan financial technology atau fintech tak...