Sabtu, 7 November 2026 - 01:09 WIB
Bijak Bermedia Sosial

Dulu Dikritik Kini Didukung: LMP Tulungagung Beberkan Transparansi Hasil Parkir Berlangganan 2026

Sabtu, 7 Februari 2026
335 views
1
IMG-20260207-WA0056

TULUNGAGUNG, kita Merah Putih com – Sikap kritis Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Tulungagung terhadap kebijakan parkir berlangganan tahun lalu kini berbuah manis. Setelah sempat vakum dua tahun, penerapan kembali kebijakan ini terbukti membawa dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketertiban kota.

Ketua LMP Tulungagung, Hendri Dwiyanto, mengungkapkan bahwa kolaborasi pihaknya dengan Dinas Perhubungan (Dishub) telah melahirkan program "Pantaukir" (Pantau Parkir) yang mulai berjalan pada Januari-Februari 2026. Program ini fokus menyisir kawasan parkir liar dan memastikan trotoar bebas dari kendaraan.

"Meski jukir liar masih ditemukan, Dishub dan Satpol PP berkomitmen melakukan penertiban secara humanis. Ini adalah langkah maju setelah kebijakan ini sempat kami kritisi pada RDP April 2025 lalu," ujar Hendri, Sabtu (7/2/2026).

Transparansi Bagi Hasil & Capaian PAD

Salah satu poin krusial yang diungkapkan Hendri adalah kejelasan skema bagi hasil yang disepakati melalui rekonsiliasi antara Bapenda Jatim, Polres Tulungagung, dan Pemkab Tulungagung. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS), porsi bagi hasil ditetapkan sebesar:

79% untuk Pemkab Tulungagung.

16% untuk Bapenda Jatim.

5% untuk Polres Tulungagung.

Transparansi ini membuahkan hasil nyata. Tercatat pada periode Januari 2026, kebijakan parkir berlangganan berhasil menyumbang pendapatan sebesar Rp875 juta.

LMP sebagai Mitra Strategis

Dishub Tulungagung memberikan apresiasi tinggi kepada LMP. Kritik yang disampaikan LMP tahun lalu terkait potensi kebocoran retribusi justru menjadi pemantik perbaikan sistem yang kini meningkatkan PAD secara signifikan.

"LMP kini dipandang sebagai mitra strategis yang kontribusinya nyata dalam pembangunan daerah. Kami akan terus mengawal agar edukasi masyarakat terkait parkir berlangganan ini berjalan optimal," tutup Hendri.

Penataan ini diharapkan dapat menghapus praktik jukir tidak transparan yang sebelumnya dikeluhkan warga, sekaligus memperkuat fondasi keuangan daerah melalui sektor retribusi yang lebih akuntabel.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

Srikandi Laskar Merah Putih Galang Dana Untuk korban Banjir ke Empat

Thu, 11 Mar 2021 12:01:09pm

Srikandi Laskar Merah Putih Galang Dana Untuk korban Banjir ke Empat kitamerahputih.com Kamis, 11/03/2021. Probolinggo - Jawa Timur, Pasca banjir...

Wakastaff LMP Mada Banten Lakukan Kunjungan Kerja Ke LMP Macab Lebak

Thu, 11 Mar 2021 01:32:11am

Wakastaff LMP Mada Banten Lakukan Kunjungan Kerja Ke LMP Macab Lebak kitamerahputih.com Kamis, 11/03/2021. Lebak - Banten, Dalam rangka persiapan...

Banjir Kembali Menerjang, Laskar Merah Putih Turun Lagi

Wed, 10 Mar 2021 04:54:15pm

Banjir Kembali Menerjang, Laskar Merah Putih Turun Lagi kitamerahputih.com Rabu, 10/03/2021. Probolinggo - Jawa Timur, Untuk yang kesekian...

Massa Pendukung Program Pemkab Lahat Serukan Program Cahaya

Wed, 10 Mar 2021 04:18:12pm

Massa Pendukung Program Pemkab Lahat Serukan Program Cahaya kitamerahputih.com Rabu,10/03/2021. Lahat – Sumsel, Massa Pendukung Program Pemkab...

Kepedulian Terhadap Tenaga Pendidik, Danrem 061/SK Pantau Vaksinasi Dosen dan Guru

Wed, 10 Mar 2021 03:46:35pm

Kepedulian Terhadap Tenaga Pendidik, Danrem 061/SK Pantau Vaksinasi Dosen dan Guru kitamerahputih.com Rabu, 10/03/2021. Bogor, Danrem 061/SK...

Baca Juga