Minggu, 8 November 2026 - 04:00 WIB
Bijak Bermedia Sosial

Dulu Dikritik Kini Didukung: LMP Tulungagung Beberkan Transparansi Hasil Parkir Berlangganan 2026

Sabtu, 7 Februari 2026
366 views
1
IMG-20260207-WA0056

TULUNGAGUNG, kita Merah Putih com – Sikap kritis Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Tulungagung terhadap kebijakan parkir berlangganan tahun lalu kini berbuah manis. Setelah sempat vakum dua tahun, penerapan kembali kebijakan ini terbukti membawa dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketertiban kota.

Ketua LMP Tulungagung, Hendri Dwiyanto, mengungkapkan bahwa kolaborasi pihaknya dengan Dinas Perhubungan (Dishub) telah melahirkan program "Pantaukir" (Pantau Parkir) yang mulai berjalan pada Januari-Februari 2026. Program ini fokus menyisir kawasan parkir liar dan memastikan trotoar bebas dari kendaraan.

"Meski jukir liar masih ditemukan, Dishub dan Satpol PP berkomitmen melakukan penertiban secara humanis. Ini adalah langkah maju setelah kebijakan ini sempat kami kritisi pada RDP April 2025 lalu," ujar Hendri, Sabtu (7/2/2026).

Transparansi Bagi Hasil & Capaian PAD

Salah satu poin krusial yang diungkapkan Hendri adalah kejelasan skema bagi hasil yang disepakati melalui rekonsiliasi antara Bapenda Jatim, Polres Tulungagung, dan Pemkab Tulungagung. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS), porsi bagi hasil ditetapkan sebesar:

79% untuk Pemkab Tulungagung.

16% untuk Bapenda Jatim.

5% untuk Polres Tulungagung.

Transparansi ini membuahkan hasil nyata. Tercatat pada periode Januari 2026, kebijakan parkir berlangganan berhasil menyumbang pendapatan sebesar Rp875 juta.

LMP sebagai Mitra Strategis

Dishub Tulungagung memberikan apresiasi tinggi kepada LMP. Kritik yang disampaikan LMP tahun lalu terkait potensi kebocoran retribusi justru menjadi pemantik perbaikan sistem yang kini meningkatkan PAD secara signifikan.

"LMP kini dipandang sebagai mitra strategis yang kontribusinya nyata dalam pembangunan daerah. Kami akan terus mengawal agar edukasi masyarakat terkait parkir berlangganan ini berjalan optimal," tutup Hendri.

Penataan ini diharapkan dapat menghapus praktik jukir tidak transparan yang sebelumnya dikeluhkan warga, sekaligus memperkuat fondasi keuangan daerah melalui sektor retribusi yang lebih akuntabel.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

OPEN LETTERS, Demanding Rights and Justice, Next Generation Mr. Stefanus Samberi Sends an Open Letter to President Jokowi

Tue, 20 Apr 2021 01:56:41pm

  Kitamerahputih.com Senin, 20 April 2021 We hereby, the Next Generation, Mr. Stefanus Samberi, declare that, the First Contract of Work of PT. ...

Tuntut Hak dan Keadilan, Generasi Penerus Tuan Stefanus Samberi Kirim Surat Terbuka ke Presiden Jokowi

Tue, 20 Apr 2021 01:20:57pm

  kitamerahputih.com Senin, 20 April 2021 Jayapura, Keseriusan Generasi Penerus Tuan Stefanus Samberi terus bergelora, hal ini di lakukan semata...

Mayjend Tatang Zainuddin: LSM BRANTAS JANGAN TAKUT MEMBELA KEBENARAN

Tue, 20 Apr 2021 12:36:03pm

  kitamerahputih.com Senin, 20 April 2021 Jambi, Mayjen TNI Tatang Zaenudin, kembali berkunjung ke bumi sepucuk Jambi sembilan lurah pada...

IMPLEMENTASI DAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI APLIKASI PERSEDIAAN (SIAP)

Tue, 20 Apr 2021 06:22:49am

Sekayu, Selasa (20 April 2021), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Sosialisasi, Implementasi dan Pelatihan...

Ada Apa Gerangan, Plt.Kadis PU PR Tulung Agung, Sulit di Temui

Mon, 19 Apr 2021 09:37:37pm

  Kitamerahputih.com Selasa, 20 April 2021 Tulung Agung - Jawa Timur, Terkait Infrastruktur jalan yang tidak layak di beberapa lokasi di...

Baca Juga