Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar rapat kerja verifikasi data tunggakan PBB P2 tahun 2002 sampai dengan tahun 2013, di Nara Room lantai 2 hotel Lojikka Tulungagung pada Selasa(06/02/2024).

Lilik Ismiati, S.E Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.menyampaikan bahwa Rapat Kerja Verifikasi Data Tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak 2002-2013 Proses peralihan PBB P2 dilaksanakan efektif sejak tahun 2014. Dalam Peralihan ini, disamping adanya peralihan tanggung jawab pelaksanaan pemungutan juga terdapat pelimpahan piutang PBB P2 selama pengelolaannya ditangani oleh KPP Pratama sebesar Rp. 18.428.232.739,

Lebih lanjut Lilik menyampaikan bahwa Maksud dan tujuan dari kegiatan verifikasi data tunggakan Sektor PBB P2 Tahun 2002 2013 ini yaitu untuk memverifikasi data piutang PBB P2 dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 dengan kategori kedaluarsa yang selanjutnya akan diajukan untuk dilaksanakan penghapusan.
Pada tahun 2022 telah telah berhasil memverifikasi data tunggakan PBB P2 dan kemudian dilakukan penghapusan piutang sektor PBB P2 sebesar Rp. 1.323.599.221, . Pada tahun 2023 juga telah dilakukan verifikasi data tunggakan PBB P2 dan berhasil dilakukan penghapusan piutang sebesar rp. 4.987.052.619, Sehingga per 31 Desember 2023, jumlah piutang PBB P2 hasil limpahan dari KPP Pratama yaitu sebesar Rp. 10.989.781.767, Pada tahun ini Bapenda berencana melakukan verifikasi data tunggakan PBB P2 tahun 2002 2013 sebesar Rp. 4.855.728.248, Terdapat 20 Desa yang akan dilakukan verifikasi tunggakan PBB P2 yaitu : Desa Plosokandang, Desa Tunggulsari, Desa Ringinpitu, Desa Loderesan,Desa Bulusari, Desa Bangoan,Desa Rejoagung,Desa Plandaan,Desa Mangunsari,Desa Tawangsari,Desa Winong, Desa Majan, Desa Simo, Desa Ketanon,Desa Gendingan, Desa Tapan,Desa Ngujang,Desa Boro,Desa Kaliwungu,Desa Kalangan.
Kami berharap kegiatan yang diikuti 20 Desa Mengikuti Rapat Kerja Verifikasi Data Tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak 2002-2013 dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.tutupnya
JawaPos.com – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) soal antisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja secara...
JEPARA – Dalam satu dekade, Jepara meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut. Kota Ukir termasuk dari dua...
SINGARAJA, BALI EXPRESS-Buleleng kembali mencatatkan torehan membanggakan dalam pengelolaan keuangan dengan mengantongi opini Wajar Tanpa...
RADARSEMARANG.ID, Demak – Pemkab Demak kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)....
Liputan6.com, Jakarta - Vaksin Covid-19 menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu. Namun vaksin yang diharapkan belum ada. Hingga saat ini, mematuhi...