Jayapura 26/6/2021 Kitamerahputih.com Ketua GMKI Jayapura: Jangan Karena Penunjukkan PLH Gubernur Kita Saling Serang,mari sama - sama lihat permasalahn ini dengan bijak.

Tinggal 98 Hari lagi kita akan hadapi Pekan Olah Raga Nasional di Papua

Sama - Sama kita jaga tanah ini,bergandengan tangan ' karna setiap permasalahan kita masyarakat kecil juga yang akan di rugikan

Opinus Sogoneap selaku Ketua GMKI Cabang Kota 

penunjukkan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai PLH Gubernur Papua, 

Hal itu disampaikan oleh Opinus Sogoneap selaku Ketua GMKI Cabang Kota Jayapura di Hotel Horison Kotaraja (26/06) siang

Opinus menjelaskan bahwa Penunjukan PLH Sekda melalui Dirjen OTDA adalah sebuah kewajaran demi mempertahankan kelancaran eksistensi dinamika birokrasi dalam Bernegara secara administrasi,dengan semua kebijakan

“Tidak menutup kemungkinan semua hal telah berlangsung melalui legal standing yg transparan dan konstitusional,”

Ia juga mengatakan bahwa Gubernur Papua dalam keadaan sakit wakil gubernur berhalangan tetap maka menurutnya Sekda Papua sebagai orang nomor 3 adalah yang bertanggungjawab sementara mengisi kekosongan untuk kelancaran stabilitas pelayanan publik dalam Instansi Pemerintah.

“Kalau kantor Gurbernur tidak ada aktivitas maka yang rugikan justru masyarakat karna akan ada banyak agenda penting akan mandek. Kita tdk bisa lakukan protes terhadap PLH Gubernur untuk menghambat pelayanan publik,” Kata Opinus

Ketua GMKI juga menambahkan setelah Gubernur pulang untuk masuk kantor misalnya besok pagi, maka besok pagi juga penunjukan Sekda sebagai PLH Gurbernur Papua akan gugur demi hukum secara otomatis.Saran kita coba memahami

aturan Hukum Tata Negara suda berlaku dengan Tupoksi 

“Sehingga ini tidak harus kita persoalkan, apalagi demo karena "demo itu juga merugikan masyarakat. Kita belum tahu demo besok itu, demo akan baik-baik saja atau demonya seperti apa,Apakah Damai atau Seperti apa kejadian di lapangan nantinya” Ujar Opinus

Sehingga pihaknya berharap dan menghimbau kepada masyarakat di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom agar masyarkat agar tidak terprovokasi dalam permainan elit politik dan melakukan aktivitas seperti biasa.

“Hal yang paling penting adalah stabilitas politik hukum dan ham di Papua harus tetap dijaga, tidak boleh berdebat karena satu persoalan Sekda , karena hal itu akan melebar sampai kepada pandangan sinis terhadap suku, Agama sehingga adanya konflik horizontal,” Ungkapnya

Ia juga berpesan bahwasanya ada banyak hal besar yang harus diperjuangkan, sehingga tidak boleh kita saling menyerang dan menjatuhkan karena posisi Sekda yang ditunjuk sebagai PLH Gubernur Papua.

“Mari kita sama-sama fokus ke hal-hal besar, ada agenda-agenda Nasional, Daerah yang harus kita fokus untuk mengerjakannya,” Pungkasnya.masa Pandemik Covid saja masyarakat suda sangat susah'jangan memperuncing keadaan kalau semua bisa di lakukan dengan damai

Seharusnya yang mempertanyakan ini adalah DPR/MRP 

Tapi kenapa harus dia Semua" kasian masyarakat

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kota Jayapura menghimbau agar masyarakat tidak terprofokasi untuk melakukan aksi-aksi yang dapat merugikan banyak pihak. 

Red Audry Latumahina