Acara sosialisasi dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Drs. Sukaji, M.Si, dan dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Lilik Ismiati, SE, Kepala Kantor Pertanahan Tulungagung, Pimpinan Cabang Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, BPR Tulungagung, serta diikuti Camat, Kasi Pemerintahan, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Tulungagung.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Drs. Sukaji, M.Si menyampaikan bahwa manfaat pajak termasuk PBB-P2 sangatlah penting bagi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Tulungagung.
Ditambahkannya " menyambut baik kegiatan sosialisasi ini, sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan PBB-P2 kepada masyarakat wajib pajak dan menghimbau kepada seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah beserta seluruh jajaran di wilayahnya untuk turut mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi ketetapan PBB-P2 Tahun 2024 kepada masyarakat.
Lebih Lanjut " diharapkan masyarakat Tulungagung akan menjadi warga yang sadar akan hak dan kewajibannya, dimana membayar pajak bukan lagi menjadi hal yang memberatkan, melainkan menjadi satu kebanggaan sebagai warga negara yang baik dan taat pajak, untuk mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang makin sejahtera. Sekretaris Daerah juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terkait, atas kesuksesan pencapaian realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Tulungagung Tahun 2023.
Prestasi tersebut tentunya tidak lepas dari komitmen dan kerja keras Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengintensifkan pemungutan PBB-P2.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah Lilik Ismiati, SE, melaporkan bahwa tujuan diselenggarakannya sosialisasi adalah untuk memberikan informasi tentang proses penetapan dan besaran ketetapan PBB-P2 Kabupaten Tulungagung Tahun 2024. Adapun ketetapan PBB-P2 Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2024.
diproyeksikan kurang lebih sebesar Rp.43.020.000.000 (empat puluh tiga milyar dua puluh juta rupiah) dengan Wajib Pajak sejumlah 677.000 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu) SPPT. Ketetapan tersebut naik sebesar 8% (delapan persen) dibandingkan dengan ketetapan PBB-P2 Tahun 2023 sebesar Rp.39.811.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus sebelas juta rupiah).
Sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2 sekaligus memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Bapenda terus berupaya melakukan inovasi dalam pembayaran dan pelayanan PBB-P2, diantaranya dengan memperluas kanal pembayaran PBB-P2 secara online sebagai bentuk implementasi program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta mengembangkan sistem online pelayanan PBB-P2 melalui aplikasi E-PBB dan E-Layanan.
Inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan PBB-P2 dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak secara efektif dan efisien.(
TULUNGAGUNG – Jalanan kota yang tertib bukan sekadar tentang barisan kendaraan yang rapi, melainkan tentang ruang publik yang memanusiakan setiap...
SEKAYU, MUBA – Ribuan massa yang tergabung dalam Persatuan Penyuling Minyak Muba (PPMM) mendatangi dan memadati halaman Kantor Bupati Musi...
PALEMBANG – Di tengah derasnya arus informasi digital dan dinamika media modern, sebuah babak baru yang membawa angin segar bagi dunia penyiaran di...
Sekayu, 7 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan bahwa surat yang beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan terkait...
SUNGAI LILIN, MUBA – Satu unit rumah tinggal milik warga bernama Jauhari yang berlokasi di RT 02 RW 08, Teluk Kemamang, Kelurahan Sungai Lilin,...