Sekayu - Senin, (25/10/2021) telah diadakan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kab. Muba tentang Penyelesaian Permasalahan antara KUD Sinar Delima dengan PT. Guthrie Pecconina Indonesia (GPI) yang dilaksanakan diruang Rapat Komisi II DPRD Kab. Muba.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II Muhamad Yamin, Anggota Komisi II Senen H. Hanan, Nyadiyanto, SH, Anggota Komisi III H. Ahmadi, SE, Anggota Komisi IV Alpian, dihadiri Asisten I Setda Muba, Dinas Perkebunan Kab. Muba, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Muba, DPM-PTSP Kab. Muba, Bagian Hukum Setda Kab. Muba, Camat Sungai Keruh, Kepala Desa Gajah Mati, Direktur PT. Guthrie Pecconina Indonesia (GPI), dan KUD Sinar Delima.
Rapat dilaksanakan untuk mencari solusi atas permasalahan antara KUD Sinar Delima dengan PT. Guthrie Pecconina Indonesia (GPI), yang sampai saat ini belum ditemukan bentuk penyelesaiannya.
Komisi II DPRD Kab. Muba meminta kepada PT. Guthrie Pecconina Indonesia (GPI) agar melakukan Audit terhadap hutang akad kredit kebun petani dengan Bank CIMB Niaga.
Para petani mengharapkan kebun plasma dapat dikelola sendiri oleh KUD Sinar Delima karena mereka sudah memiliki Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan.
Selanjutnya KUD Sinar Delima berharap agar sebanyak 47 kapling atau 94 hektar lahan milik masyarakat Gajah Mati yang tercantum dalam SK Bupati Nomor: 1191 Tahun 2012 segera direalisasikan/diberikan haknya oleh PT. GPI.(Adv)
Liputan6.com, Jakarta Vanessa Bryant teringat mendiang suaminya Kobe Bryant dan putrinya, Gianna, saat LA Lakers mengalahkan Miami Heat dan merebut...
Liputan6.com, Jakarta- Manchester United (MU) kembali melirik pemain muda berbakat Portugal. Kali ini Setan Merah berhasil mengamankan jasa salah...
Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Hukum Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Soesilo Aribowo kecewa dengan putusan Majelis Hakim...
Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan teknologi memegang peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengembangkan usaha atau...
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur meminta kepolisian memproses hukum personelnya...