SEKAYU, MUBA- Pj Bupati Muba H Apriyadi diwakili Pj Sekda Muba H Musni Wijaya S.Sos.MSi., menyatakan Pemkab Muba siap mensuport dan mensukseskan kegiatan KPU Kabupaten Muba dalam Perekrutan Tenaga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
Pernyataan ini disampaikannya langsung saat menerima audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muba Yupizer SH bertempat di Ruang Rapat Sekda Muba, Rabu (23/11/2022).
Dalam kesempatan ini, Sekda menghimbau pihak KPU untuk terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh elemen mulai dari kecamatan sampai kelurahan, agar bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal profesional dan proporsional.
"Pada prinsipnya kita Pemkab Muba selalu support. Dan kami harapkan pelaksanaan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ini berlangsung sesuai dengan mekanisme di peraturan perundang undangan yang mengatur. Sehingga pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 nanti dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan bersama,"tandasnya.
Sementara, menurut Ketua KPU Muba Yupizer ST, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muba sudah mulai menyiapkan pelaksanaan rekrutmen anggota PPK Pemilu 2024, rencananya dilakukan pada November ini.
"Terima kasih atas segala support yang diberikan Pemkab Muba. Perlu kami sampaikan syarat untuk menjadi PPK ini minimal memiliki ijazah SMA sederajat, dan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; tidak menjadi anggota partai politik,"pungkasnya.
Liputan6.com, Jakarta Kemenpora terus menunjukkan partisipasinya dalam meminimalisasi dampak pandemi COVID-19. Kali ini, Menpora Zainudin Amali...
Liputan6.com, Jakarta Merdeka Belajar episode keempat kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah organisasi penggerak. Sejak diluncurkan...
Liputan6.com, Jakarta - Budaya perusahaan menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan bertahan di masa pandemi Covid-19. Perusahaan yang...
Liputan6.com, Jakarta - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Jawa Timur melarang...
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioer Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso meminta perusahaan financial technology atau fintech tak...