JAKARTA- Sebagai daerah yang pertama, tercepat, serta sukses dalam implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Kabupaten Musi Banyuasin dibawah kepemimpinan Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA terus menjadi perhatian dari banyak pihak. Sorotan dialamatkan pada upaya Muba melakukan PSR hingga menjadi penopang perekonomian nasional dari sektor perkebunan. 

Inisiasi Bupati Dodi Reza dalam peremajaan atau replanting sawit rakyat ini dimulai pada 2017 lalu. Saat itu Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Muba menjadi percontohan nasional. Presiden RI Joko Widodo datang langsung meresmikan peremajaan sawit rakyat ini. Kini, pada 2021 kesuksesan PSR Bupati Dodi Reza bersama Presiden RI Joko Widodo diabadikan lewat film dokumenter yang akan ditayangkan di Dubai Expo. 

Fakta terkini, PSR di lahas seluas 4.446 hektare tersebut sudah menghasilkan sawit yang berkualitas dan disebut-sebut sangat punya andil menopang perekonomian di Muba sekaligus di skala nasional. 

"Kita tidak hanya konsen dengan PSR, namun hilirisasinya juga berjalan. Dimana penyerapan produksi TBS, selain CPO dan IVO juga memproduksi bahan bakar energi baru terbarukan yakni bensin sawit," ungkap Dodi Reza saat narasumber pada Ngobrol Tempo dengan Tema 'Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Peningkatan Industri Sawit Nasional' di Kantor Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Jakarta Selatan, Rabu (30/6/2021). 

Ketua Umum LTKL ini menambahkan, dirinya memproyeksi hingga 2024 mendatang program PSR di Muba akan melibatkan sedikitnya 24.806 petani sawit. "Target Muba hingga 2024 nanti akan ada 52 ribu hektare sawit rakyat yang selesai di replanting," terang Kepala Daerah Inovatif tersebut. 

Peraih penghargaan Anugrah Pratama Perkebunan Indonesia dari Kementerian Pertanian ini juga menyebutkan, hingga 2021 ini realisasi peremajaan sawit rakyat di Muba sudah 20 ribu hektare lebih lahan rakyat.

"Dampak yang dirasakan dari program ini Muba bisa mewujudkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta kelestarian atau keberlanjutan kelapa sawit," ucapnya. 

Menko Perekonomian Airlangga

Hartato, menyebutkan Program Peremajaan Sawit Rakyat sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada pekebun rakyat untuk pemulihan ekonomi saat era pandemi. 

“Program peremajaan sawit rakyat ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat. Selain sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekebun rakyat, PSR juga sebagai program Pemulihan Ekonomi

Nasional yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi Covid-19,” ujarnya. 

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, merinci

target peremajaan sawit rakyat pada tahun 2021 seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana

Rp5,567 triliun. 

"Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Pertanian dan BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit telah menyusun mekanisme peremajaan sawit rakyat yang lebih efektif dan efisien termasuk melalui pola kemitraan antara perusahaan dan petani kelapa sawit," ulasnya. 

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menyampaikan sejak BPDPKS berdiri sampai tahun 2020,

BPDPKS telah menyalurkan dana program PSR sebesar Rp 5,3 Triliun yang mencakup luas lahan 200,2ribu hektar.

“Dengan adanya program kemitraan ini, perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang memiliki pengalaman dalam peremajaan sawit dapat memberikan bantuan kepada petani swadaya melalui koperasi dan kelompok tani agar menghasilkan capaian PSR yang lebih optimal,” ujar Eddy.