Tulungagung-Jawa Timur ( 18/04/2024), Wartawan kedannews.com berbincang santai dengan Bung Hendri Dwiyanto Ketua LMP Macab Tulungagung Jawa timur di siang hari Di Macab LMP Jl Raya Jeli Karangrejo Kab Tulungagung Jawa Timur.

Hendri sapaan akrab ketua LMP ( Laskar Merah Putih) Macab Tulungagung menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam terkait minimnya etika beberapa kepala OPD yang telah running pilkada,namun tidak secara tegas mundur dari jabatannya.Hal ini sangat urgent mengingat status PNS, mereka harus *Netral* dari kepentingan Politik agar Efektif menjalankan tugasnya sebagai ASN.

"Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dianggap sebagai pelayan publik, sehingga PNS harus netral dari kepentingan Politik", terangnya.

"Tidak boleh membedakan masyarakat saat memberikan pelayanan, bebasnya PNS dari kepentingan politik akan membuat birokrasi menjadi efektif, alasan itulah yang mengharuskan PNS mengundurkan diri ketika ingin mencalonkan diri dalam pilkada", ujarnya dengan nada tegas dan cenderung meninggi.

Namun sebatas pemahaman dan pencermatan Ormas LMP Macab Tulungagung, figur-figur dari unsur birokrasi yang terang-terangan branding dengan cara pasang banner,baliho cenderung tidak Ber-Etika karena dengan dalih belum masuk tahapan pilkada, mereka bersikukuh tidak mau mundur dari jabatan kepala OPD yang sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan fasilitas jabatan dan punya akses leluasa terhadap APBD demi kepentingan menyongsong pilkada.

"Secara etika LMP Macab Tulungagung berpandangan tegas mereka ( Kepala OPD yang running pilkada, Kang Kasil Kadinkes sekaligus Plt Dirut RSUD dr Iskak, Kang San Kadin LH- , Redaksi), wajib mundur dari jabatannya dan atau ada ketegasan dari Pj Bupati Tulungagung me- non Jobkan mereka demi Netralitas PNS, sekaligus kedepannya wajib berhenti secara tetap dari PNS ketika masuk tahapan pencalonan masuk ke meja KPUD", tegasnya.

Konflik kepentingan harus dihindari, marwah PNS yang bersih dari intervensi politik akan potensial muncul disaat figur berlatar belakang PNS tersebut menduduki jabatan politik tertentu. 

" Birokrasi yang tidak terpolitisasi akan menjamin stabilitas pemerintah, netralitas tersebut akan menciptakan sistem yang langgeng, berkesinambungan,dan imparsialitas dalam melakukan pelayanan publik, sehingga idealnya birokrasi tidak berpolitik dan hanya fokus pada administrasi dan pelayanan pada masyarakat, untuk itu mutlak bagi PNS harus mundur dari jabatannya ketika akan maju dalam kompetisi pilkada agar *NETRAL* bagi semua golongan dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat", pungkasnya