MUSI BANYUASIN – Kembalinya aktivitas Kapal Tugboat (TB) Paris 22 di perairan Sungai Lalan memicu polemik hangat di tengah masyarakat. Kapal milik PT Apau Sejahtera Abadi ini merupakan sarana yang terlibat dalam insiden tragis ambruknya Jembatan P.6 Lalan pada 12 Agustus 2024 silam.

Kehadiran kembali kapal tersebut memicu tanda tanya besar bagi warga. Mengingat hingga detik ini, dampak kerusakan jembatan masih sangat membebani aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di Kecamatan Lalan.

Pemkab Muba Sempat Larang Operasional

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebenarnya telah mengambil sikap tegas melalui surat resmi. Pemkab menyatakan tidak memberikan izin kepada PT Apau Sejahtera Abadi untuk melakukan kegiatan assist (pemanduan) di wilayah tersebut.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif guna menjaga kondusivitas wilayah. Pemkab mengkhawatirkan munculnya gejolak sosial atau benturan di lapangan jika kapal yang terlibat dalam perusakan aset vital daerah kembali melintas sebelum jembatan diperbaiki secara total.

"Kami tidak mengizinkan operasional kembali sebelum Jembatan P.6 Lalan selesai dibangun. Ini demi menghindari gejolak di masyarakat Lalan," tegas perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam keterangan tertulisnya.

Penjelasan KSOP: Operasional Berdasarkan Prosedur

Di sisi lain, otoritas pelabuhan memiliki dasar hukum sendiri dalam memberikan lampu hijau bagi TB Paris 22. Melalui Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, Laksamana Pertama TNI Idham Faca, S.T., M.M., M.Tr.Opsla, yang disampaikan oleh Capt. Bintarto, M.Mar. (Kasi Keselamatan Berlayar), dijelaskan bahwa operasional kapal tersebut telah memenuhi prosedur administratif.

TB Paris 22 saat ini berada di bawah naungan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Datoan Elang Samudera (DES), pemegang pelimpahan wewenang dari Kementerian Perhubungan untuk jasa pemanduan di Sungai Lalan.

Poin-poin Legalitas TB Paris 22:

Izin Lengkap: Memiliki Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) resmi dari KSOP.

Kelaikan Laut: Secara teknis, sertifikasi dan perizinan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

Status Hukum: Pihak otoritas menyatakan permasalahan hukum terkait insiden sebelumnya telah dianggap selesai.

Capt. Bintarto menambahkan bahwa penggunaan TB Paris 22 telah melalui proses sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan Bupati, Dishub, tokoh masyarakat (Ketua AP6L), TNI, Polri, serta asosiasi maritim (INSA dan ISAA).

Dilema Lapangan: Legalitas vs Rasa Keadilan

Meski secara administratif kapal ini dianggap "layak jalan" oleh KSOP, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang dalam antara legalitas formal dan kondisi psikologis warga.

Masyarakat Lalan mempertanyakan sensitivitas KSOP terhadap proses pemulihan infrastruktur yang hingga kini belum rampung. Rasa ketidakadilan mencuat karena perusahaan dapat kembali meraup keuntungan, sementara warga masih harus bersusah payah akibat putusnya akses jembatan.

"Ada apa dengan KSOP? Mengapa izin operasional keluar begitu cepat sementara jembatan kami belum kembali berdiri?" keluh salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap adanya mediasi yang lebih konkret antara kepentingan operasional perusahaan, kebijakan otoritas pusat, dan rasa keadilan bagi warga terdampak di Kecamatan Lalan.