Kita Merah Putih com Tulungagung.Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Cabang Tulungagung, Hendri Dwiyanto, mengungkapkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan parkir yang melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.Hal ini diungkapkan Hendri dalam forum di Gedung DPRD Tulungagung. Ia menyoroti

ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati (Perbup) yang belum diterbitkan. Hendri menuturkan bahwa dirinya menemukan kasus pungli saat mendapati dua titik parkir yang memungut biaya sebesar Rp3.000 dengan karcis yang sudah distempel Perda. 

Selain itu, petugas parkir di lokasi tersebut mengaku diwajibkan menyetor Rp40.000 kepada Dinas Perhubungan.

“Saat saya ingin mengklarifikasi ke Dinas Perhubungan, saya malah mendapat perlakuan kurang menyenangkan di depan resepsionis. Kejadian ini membuat saya kecewa dan memutuskan untuk melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Setelah dilaporkan, kasus ini akhirnya dilimpahkan ke Inspektorat. Kami mempertanyakan dasar hukum setoran Rp40.000 itu. Ini yang harus digarisbawahi,” ujar Hendri.

Ia juga mengungkapkan bahwa dua oknum ASN dari Dinas Perhubungan, termasuk kepala dinas dan sekretaris, mendatanginya dengan maksud menyelesaikan masalah secara informal dan menawarkan imbalan uang agar laporan dicabut. “Kami tidak mendidik hal seperti itu. Kami di sini untuk memberikan edukasi, termasuk kepada ASN, agar kesalahan sistem dibenahi, bukan mencari pembenaran,” tegas Hendri.

Lokasi Rawan Pungli Karcis Hendri menambahkan, pungli kerap terjadi di tempat-tempat umum seperti kawasan parkir pasar, tempat wisata, dan acara car free day. “Beberapa warga, termasuk dari Desa Ketanon, juga mengeluhkan hal serupa. 

Mereka merasa dirugikan karena harus membayar biaya parkir berkali-kali di lokasi yang berbeda, padahal menggunakan jalur yang sama,” jelasnya.

Ia juga menyoroti praktik parkir di area car free day yang dikelola oleh petugas parkir resmi dari Dinas Perhubungan. “Tarif yang ditetapkan untuk mobil Rp5.000 dan sepeda motor Rp3.000. Namun, penggunaannya tidak transparan. Apakah uang itu benar-benar kembali kepada masyarakat? Hingga kini, kami belum mendapatkan kejelasan,” tambah Hendri. Respons dan Harapan LMP Hendri berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi masalah ini.

 Ia menekankan pentingnya pembuatan notulensi resmi yang ditandatangani oleh pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat sebagai bukti transparansi.

Kami memberikan waktu satu minggu untuk membuat notulensi. Kami juga ingin dilibatkan dalam prosesnya agar ada arsip yang bisa kami laporkan ke markas besar LMP di Jakarta,” katanya.

Tanggapan Dinas Perhubungan Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Drs. Johanes Bagus Kuncoro, M.Si., menyatakan bahwa masalah ini telah diselesaikan. “Kami tidak ingin memperkeruh keadaan. Kejadian ini hanyalah kesalahpahaman, dan kami sudah meminta maaf. Ke depan, kami akan berupaya melakukan perbaikan bersama,” ujar Johanes. Namun, pernyataan Johanes tidak menyentuh isu transparansi yang menjadi sorotan utama masyarakat.

 Hal ini memunculkan keraguan mengenai efektivitas langkah yang diambil pemerintah daerah dalam menangani kasus pungli karcis ini. Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi parkir. 

Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat menjelaskan penggunaan dana tersebut secara rinci dan memastikan pengelolaannya sesuai aturan. Sementara itu, LMP terus mendesak agar pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memberantas pungli, demi menciptakan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.

Harapan besar masyarakat kini tertuju pada langkah nyata dari pemerintah daerah dan DPRD Tulungagung untuk menyelesaikan polemik ini.