Sabtu, 18 April 2026 - 12:26 WIB
banner ucapan Sekda revs

Aksi PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Bentangkan Kertas di Rapat Paripurna DPRD DKI dan Pamer “Walk Out” ke Pedemo

Kamis, 8 September 2022
381 views
0
631722e9c4fe7

Pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar pada Sabtu (3/9/2022). Kenaikan harga BBM ini menuai beragam respons dari berbagai kalangan, baik buruh, mahasiswa, maupun partai politik.

Penolakan kenaikan harga BBM disampaikan para mahasiswa dengan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, sedangkan para buruh berdemo di Gedung DPR RI. Sementara itu, partai politik menyampaikan penolakannya dalam forum resmi, salah satunya rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menyampaikan sikap fraksinya atas kenaikan harga BBM dengan menginterupsi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang beragenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/9/2022). "Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ahmad. Ia pun meminta semua anggota Fraksi PKS berdiri dan membentangkan kertas bertulisan "PKS Tolak Kenaikan Harga BBM". Selain itu, Ahmad juga meminta pimpinan DPRD DKI Jakarta meneruskan pernyataan sikap fraksinya kepada pemerintah pusat.

Gembong meminta pimpinan rapat, yakni Misan Samsuri, untuk tegas menyatakan bahwa rapat paripurna ini bukan momen untuk menyatakan sikap parpol, melainkan untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran. "Tolong pimpinan, hal seperti ini tegas, momentum rapat paripurna ini adalah penyampaian LP P2APBD. Tidak ada penyampaian sikap politik partai. Tolong itu jadi catatan pimpinan," kata Gembong. "Catatan buat teman-teman, hari ini apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDI-P itu sudah betul. Jadi, tolong jangan melebar ke mana-mana," jawab Misan Samsuri. Kendati demikian, Ahmad Yani menegaskan bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat berhak untuk menyampaikan aspirasi, termasuk dalam rapat paripurna kali ini. "Agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat. Tolong teman-teman dari Fraksi PKS berdiri, tunjukkan jati dirimu. Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ahmad.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aksi PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Bentangkan Kertas di Rapat Paripurna DPRD DKI dan Pamer "Walk Out" ke Pedemo", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/07/08390101/aksi-pks-tolak-kenaikan-harga-bbm-bentangkan-kertas-di-rapat-paripurna?page=all.
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Nursita Sari

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

Kurang Waspada Saat Berbelok, Pemotor Lansia di Kedungwaru Tulungagung Kritis Dihantam Honda Brio

Mon, 9 Mar 2026 08:44:10am

TULUNGAGUNG – Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan umum Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, tepatnya di depan GOR Boro pada...

WASPADA PHISHING! Kadisnakertrans Muba Ingatkan Pencari Kerja Muba Kenali Ciri Website Lowongan Kerja Bodong

Mon, 9 Mar 2026 05:01:41am

SEKAYU, MUSI BANYUASIN – Fenomena penyebaran informasi palsu melalui situs web ilegal kini kian meresahkan masyarakat, khususnya para pencari kerja...

Gugat PT Hindoli ke PN Sekayu, Pemenang Lelang Tuntut Ganti Rugi Miliaran Rupiah

Mon, 9 Mar 2026 04:48:58am

Kita Merah Putih.com Kantor Hukum Dr. Wandi Subroto, S.H., M.H. dan Aan Adi Kusuma, S.H. resmi melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)...

Lagi, Oknum TNI di Tulungagung Ditangkap Terkait Pencurian Minimarket

Mon, 9 Mar 2026 03:03:07am

TULUNGAGUNG – Seorang oknum anggota TNI Angkatan Darat (AD) berinisial AM yang berdinas di Koramil 0807/10 Pakel, Kabupaten Tulungagung, kembali...

Diduga Sejumlah Kegiatan di Bagian Umum Setda Muba Sudah Memiliki Nama Pihak Ketiga, Apakah Dibenarkan ?

Sun, 8 Mar 2026 10:22:57am

MUBA - Maraknya kasus konspirasi dalam pengaturan proyek mengguncang lingkungan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini diduga terjadi di...

Baca Juga