Rabu, 15 Juli 2026 - 02:18 WIB
Bijak Bermedia Sosial

Sekda Muba Turun Langsung Genjot PAD, Instruksikan Optimalisasi Pajak Daerah dan Penguatan UMKM

Selasa, 7 April 2026
9 views
0
IMG-20260408-WA0027-800x600

MUSI BANYUASIN- Sekda Muba, Drs Syafaruddin MSi, bergerak cepat memperkuat fondasi fiskal daerah. Melalui rangkaian silaturahmi dan konsolidasi internal di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selasa (7/4/2026), Sekda menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci percepatan pembangunan.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Muba dibawah komando Bupati Muba HM Toha Tohet SH dan Wakil Bupati Abdur Rohman Husen tengah mendorong akselerasi kemandirian fiskal di tengah tantangan keterbatasan transfer pusat. Di hadapan jajaran BPPRD, Sekda Syafaruddin secara tegas meminta seluruh pegawai meningkatkan kinerja dan inovasi dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah.

Menurutnya, PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Seluruh jajaran harus maksimal. Setiap potensi pendapatan harus diinventarisir dan dioptimalkan. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Muba Maju Lebih Cepat,” tegasnya.

Ia menekankan, pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara profesional, berbasis data, serta didukung sistem yang transparan dan akuntabel. Digitalisasi dan pemetaan potensi ekonomi lokal dinilai menjadi langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.

Tak hanya sektor pajak, Sekda Muba juga menaruh perhatian serius pada penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam kunjungannya ke Dinas Koperasi dan UKM, ia mendorong peran strategis pelaku usaha kecil dan menengah sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Menurutnya, penguatan UMKM akan berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap PAD.

“UMKM harus naik kelas. Dinas terkait harus hadir memberikan pendampingan, akses permodalan, dan perluasan pasar. Ini bagian dari ekosistem besar peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPPRD Muba, Noor Yosepth Zaath ST MT merespons arahan tersebut dengan komitmen kuat. Ia memastikan jajarannya akan bekerja maksimal dalam mengidentifikasi dan menginventarisir sumber-sumber pendapatan baru yang berpotensi meningkatkan PAD.

“Kami akan fokus memetakan potensi yang belum tergarap secara optimal, sekaligus memperkuat pengawasan dan pelayanan agar penerimaan daerah bisa meningkat signifikan,” pungkasnya.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

New Feed

Kuasa Hukum Terdakwa Jiwasraya Persoalkan Vonis Hakim yang Persis Tuntutan Jaksa

Mon, 19 Oct 2020 02:38:38am

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Hukum Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Soesilo Aribowo kecewa dengan putusan Majelis Hakim...

Keterjangkauan dan Kemudahan Layanan Dinilai Jadi Solusi Masyarakat Melek Hukum

Mon, 19 Oct 2020 02:36:01am

Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan teknologi memegang peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengembangkan usaha atau...

YLBHI Minta Polisi yang Pukul Jurnalis Saat Liput Demo Diproses Hukum

Mon, 19 Oct 2020 02:34:37am

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur meminta kepolisian memproses hukum personelnya...

Penegak Hukum Diminta Hati-Hati Tangani Kasus Perbankan

Mon, 19 Oct 2020 02:00:31am

Liputan6.com, Jakarta - Penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung diminta berhati-hati dalam menangani kasus perbankan. Pasalnya posisi perbankan...

4 Relawannya Dianiaya Oknum Polisi, PP Muhammadiyah Siapkan Jalur Hukum

Mon, 19 Oct 2020 01:58:37am

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dugaan penganiayaan yang diterima 4 relawan...

Baca Juga