MUSI BANYUASIN- Sekda Muba, Drs Syafaruddin MSi, bergerak cepat memperkuat fondasi fiskal daerah. Melalui rangkaian silaturahmi dan konsolidasi internal di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selasa (7/4/2026), Sekda menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci percepatan pembangunan.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Muba dibawah komando Bupati Muba HM Toha Tohet SH dan Wakil Bupati Abdur Rohman Husen tengah mendorong akselerasi kemandirian fiskal di tengah tantangan keterbatasan transfer pusat. Di hadapan jajaran BPPRD, Sekda Syafaruddin secara tegas meminta seluruh pegawai meningkatkan kinerja dan inovasi dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya, PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Seluruh jajaran harus maksimal. Setiap potensi pendapatan harus diinventarisir dan dioptimalkan. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Muba Maju Lebih Cepat,” tegasnya.
Ia menekankan, pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara profesional, berbasis data, serta didukung sistem yang transparan dan akuntabel. Digitalisasi dan pemetaan potensi ekonomi lokal dinilai menjadi langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.
Tak hanya sektor pajak, Sekda Muba juga menaruh perhatian serius pada penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam kunjungannya ke Dinas Koperasi dan UKM, ia mendorong peran strategis pelaku usaha kecil dan menengah sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Menurutnya, penguatan UMKM akan berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap PAD.
“UMKM harus naik kelas. Dinas terkait harus hadir memberikan pendampingan, akses permodalan, dan perluasan pasar. Ini bagian dari ekosistem besar peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPPRD Muba, Noor Yosepth Zaath ST MT merespons arahan tersebut dengan komitmen kuat. Ia memastikan jajarannya akan bekerja maksimal dalam mengidentifikasi dan menginventarisir sumber-sumber pendapatan baru yang berpotensi meningkatkan PAD.
“Kami akan fokus memetakan potensi yang belum tergarap secara optimal, sekaligus memperkuat pengawasan dan pelayanan agar penerimaan daerah bisa meningkat signifikan,” pungkasnya.
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur meminta kepolisian memproses hukum personelnya...
Liputan6.com, Jakarta - Penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung diminta berhati-hati dalam menangani kasus perbankan. Pasalnya posisi perbankan...
Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dugaan penganiayaan yang diterima 4 relawan...
Liputan6.com, Jakarta - Di masa pandemi seperti sekarang ini, protokol kesehatan wajib diterapkan masyarakat termasuk saat mengendarai kendaraan...
Liputan6.com, Jakarta - Sebuah ritual budaya di Desa Sidareja Peninis, Purbalingga, Jawa Tengah bangkit kembali setelah sempat terkubur satu abad....